Greenland Tegaskan Tak Ingin Jadi Milik AS, Pilih Berdiri Bersama Denmark dan NATO

Denmark merupakan anggota pendiri NATO dan selama puluhan tahun menjadi mitra strategis Amerika Serikat, termasuk dalam operasi militer di Afghanistan dan Irak.

Greenland sebagai bagian dari Kerajaan Denmark juga berada di bawah perlindungan NATO.

Artinya, setiap ancaman atau penggunaan kekuatan terhadap Greenland berpotensi memicu krisis besar di dalam aliansi tersebut.

“Berdiri menghadapi Amerika Serikat bukanlah hal mudah, tetapi tanda-tanda menunjukkan bahwa tantangan terberat masih ada di depan,” ujar Frederiksen.

Di sisi lain, Trump justru meremehkan posisi NATO. Ia menyatakan bahwa negara-negara sekutu lebih membutuhkan Amerika Serikat dibanding sebaliknya.

Bahkan, Trump melontarkan pernyataan kontroversial dengan menyebut sistem pertahanan Greenland hanya mengandalkan “dua kereta luncur anjing”.

Pernyataan tersebut langsung ditolak oleh pemerintahan koalisi Greenland.

Dalam pernyataan resminya, pemerintah Greenland menegaskan bahwa ucapan Trump tidak dapat diterima dalam kondisi apa pun dan menegaskan bahwa sistem pertahanan Greenland harus tetap berada dalam kerangka NATO.

Nielsen menyatakan bahwa Greenland memiliki kepercayaan penuh terhadap NATO dan yakin aliansi tersebut akan mendukung Greenland menghadapi tekanan eksternal.

Secara historis, Greenland telah berada di bawah kekuasaan Denmark selama berabad-abad. Namun wilayah ini memiliki parlemen sendiri sejak 1979 dan memperoleh otonomi yang lebih luas pada 2009.

Meski seluruh partai politik di parlemen mendukung kemerdekaan di masa depan, Greenland belum menjadwalkan referendum karena ketergantungan ekonomi yang masih besar terhadap Denmark.

Jajak pendapat pada awal 2025 menunjukkan mayoritas warga Greenland menolak menjadi bagian dari Amerika Serikat.

Sebanyak 85 persen responden menyatakan tidak ingin menjadi warga negara AS, sementara 56 persen menyatakan mendukung kemerdekaan penuh.

Menteri Bisnis dan Sumber Daya Mineral Greenland, Naaja Nathanielsen, mengungkapkan bahwa dorongan Amerika Serikat telah memicu kecemasan luas di masyarakat.

Menurutnya, isu tersebut menimbulkan tekanan psikologis hingga memengaruhi kehidupan sehari-hari warga.