Empat Srikandi OPD Dipanggil Gusnar Jelang Perombakan Struktur Organisasi Pemprov Gorontalo

Ringkasan Berita:

• Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail mulai memanggil 29 pejabat Eselon II ke rumah dinas.
• Empat pejabat perempuan pimpinan OPD dipanggil bertahap pada 7–8 Januari 2026.
• Pemanggilan ini juga menjadi ajang penilaian kesiapan fisik, mental, dan komitmen pejabat.

TRIBUNGORONTALO.COM, Gorontalo -- Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail mulai memanggil jajaran pejabat pimpinan tinggi pratama ke Rumah Dinas (Rudis) Gubernur.

Pemanggilan dilakukan secara bertahap terhadap 29 pejabat Eselon II sebagai bagian dari agenda evaluasi internal.

Dari jumlah tersebut, empat pejabat perempuan yang saat ini memimpin organisasi perangkat daerah (OPD) turut mendapat giliran.

Keempatnya dipanggil secara terpisah dalam dua hari berturut-turut, yakni Selasa dan Rabu, 7–8 Januari 2026.

Pemanggilan para pejabat ini dipandang sebagai langkah pemetaan jabatan menjelang mutasi dan rotasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo.

Baca juga: BLT Kesra Rp 900 Ribu Cair Bulan Ini, Warga Diminta Cek Status

Selain itu, Gubernur juga ingin melihat kesiapan fisik dan mental pejabat dalam menjalankan program-program prioritas daerah ke depan.

Dalam pertemuan tersebut, Gusnar menggali berbagai aspek, mulai dari latar belakang pendidikan, rekam jejak jabatan, hingga kesiapan pejabat untuk ditempatkan di posisi mana pun sesuai kebutuhan organisasi.

Pada Selasa, 7 Januari 2026, dua pejabat perempuan pertama yang menghadap adalah Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kominfotik) Provinsi Gorontalo, Sri Wahyuni Daeng Matona, serta Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Sila Botutihe.

Sri Wahyuni mengungkapkan bahwa Gubernur menyoroti perubahan struktur organisasi di Dinas Kominfotik.

Perubahan tersebut berkaitan dengan peningkatan status instansi pasca pembaruan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK).

“Pak Gubernur menanyakan kondisi Dinas Kominfotik setelah naik level,” ujar Sri.

Ia menjelaskan, sebelumnya Kominfotik berstatus tipe B dengan tiga bidang. Namun, mulai 2026, statusnya meningkat menjadi tipe A plus dengan lima bidang kerja.

“Dengan lima bidang, tentu ini menjadi tantangan tersendiri,” katanya.

Menurut Sri, tantangan utama terletak pada kesiapan sumber daya manusia dan dukungan anggaran.

Baik dari sisi jumlah maupun kompetensi, SDM Kominfotik masih perlu disesuaikan dengan peningkatan beban kerja yang ada.

Masih pada hari yang sama, Gubernur Gusnar juga memanggil Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo, Sila Botutihe.

Dalam pertemuan itu, pembahasan lebih banyak difokuskan pada program strategis di sektor kelautan dan perikanan.

“Saya menjelaskan terkait kegiatan rumput laut di Kecamatan Anggrek, Gorontalo Utara, termasuk proses panennya,” kata Sila.

Terkait kemungkinan pergeseran jabatan, Sila mengaku belum mengetahui arah penempatannya ke depan.

Baca juga: Buntut Laporan Dugaan Pencemaran Nama Baik, Polisi Selidiki Konten Akun Medsos Gorontalo Karlota

Meski demikian, ia menyatakan kesiapan untuk ditugaskan di posisi apa pun.

“Saya belum tahu, tapi siap ditempatkan di mana saja,” ujarnya.

Ia menambahkan, Gubernur memberikan perhatian khusus pada pengembangan komoditas rumput laut yang dinilai selaras dengan program unggulan daerah di sektor agro maritim.

“Rumput laut merupakan bagian penting dari program Agro Maritim,” ucapnya, seraya menekankan perlunya perencanaan matang dan pengawasan berkelanjutan.

Pada Rabu, 8 Januari 2026, dua pejabat perempuan lainnya mendapat giliran menghadap.

Mereka adalah Kepala Dinas Sosial Provinsi Gorontalo, Sagita Wartabone, serta Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Yana Yanti Suleman.

Sagita Wartabone menyebut pertemuan dengan Gubernur berlangsung singkat.

Dalam kesempatan tersebut, Gusnar menyinggung rencana perubahan organisasi yang sebelumnya telah disampaikan dalam rapat pimpinan.

“Beliau menyampaikan hal-hal terkait rencana perubahan organisasi yang sudah dibahas di Rapim,” jelas Sagita.

Selain itu, Gubernur juga menanyakan kesiapan kerja sama serta latar belakang pendidikan dirinya.

“Beliau menanyakan kesiapan saya untuk bekerja sama, dan saya menyatakan siap. Latar belakang pendidikan saya adalah Manajemen Industri,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas PPPA Provinsi Gorontalo, Yana Yanti Suleman, mengatakan bahwa Gubernur menaruh perhatian pada capaian kinerja instansinya, khususnya indikator-indikator strategis di bidang perempuan dan anak.

“Target-target seperti indeks pemberdayaan gender, indeks ketimpangan gender, serta indeks pembangunan manusia di bidang perempuan dan anak sudah tercapai,” ungkap Yana.

Meski demikian, menurutnya masih terdapat sejumlah aspek yang perlu ditingkatkan, terutama dalam upaya perlindungan anak.

Ia menegaskan komitmen Dinas PPPA untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor pada tahun 2026.

“Kami tidak akan bergerak sendiri. Pendekatan pentahelix, pemerintah, masyarakat, swasta, media, dan akademisi, akan kami optimalkan untuk pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,” tutupnya. (*)