Pulihkan Ekonomi Aceh–Sumut–Sumbar, Pemerintah Bebaskan UMKM dari Tanggungan Kredit

TRIBUNGORONTALO.COM -- Pemerintah resmi menghapus kredit macet pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang terdampak banjir bandang di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

\ Kebijakan ini langsung berlaku otomatis karena kerangka regulasinya telah tersedia, sehingga para pelaku usaha tidak perlu mengajukan permohonan khusus ke lembaga keuangan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan penghapusan kredit menjadi salah satu langkah tercepat untuk menolong UMKM yang kehilangan aset, tempat usaha, maupun pendapatan setelah bencana melanda puluhan kabupaten di tiga provinsi tersebut.

“Regulasinya sudah ada dan bisa berlaku otomatis restrukturisasi dan penghapusan kredit macet,” ujar Airlangga di Jakarta Selatan, Kamis (4/12/2025).

Airlangga juga memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi di wilayah terdampak akan turun akibat kerusakan besar yang ditimbulkan banjir bandang.

Pemerintah menyiapkan program rehabilitasi, terutama perbaikan infrastruktur di Aceh, Sumut, dan Sumbar sebagai langkah pemulihan jangka menengah.

Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menunjukkan skala bencana yang terjadi pada akhir November 2025 sangat besar.

Hingga Kamis (3/12/2025), tercatat 776 korban meninggal, terdiri dari 277 orang di Aceh, 200 di Sumatera Barat, dan 299 di Sumatera Utara.

 Sebanyak 564 orang masih dinyatakan hilang, sementara 2.600 warga mengalami luka-luka. Total penduduk terdampak mencapai 3,2 juta jiwa.

Selain itu, kerusakan infrastruktur juga meluas. Sedikitnya 10.400 rumah, 378 fasilitas umum, 225 sekolah, 9 fasilitas kesehatan, 144 rumah ibadah, 105 gedung kantor, dan 295 jembatan mengalami kerusakan berat di lebih dari 50 kabupaten.

Di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai bencana tersebut tidak akan memberikan tekanan yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal IV 2025.

Menurutnya, dampak lokal tidak cukup kuat untuk mengganggu target pertumbuhan nasional yang masih diproyeksikan berada di atas 5,5 persen.

Purbaya menegaskan pemerintah tetap menjaga stabilitas sistem keuangan.

Jika diperlukan, pemerintah siap menambah likuiditas untuk mendukung perbankan dan memastikan aktivitas ekonomi tetap berjalan.

“Saya akan monitor kondisi keuangan di sistem finansial. Kalau masih dianggap kurang, saya akan gelontorkan lagi dana,” ujarnya.

Dengan penghapusan kredit macet dan dukungan pemulihan infrastruktur, pemerintah berharap ekonomi Aceh, Sumut, dan Sumbar dapat kembali bergerak setelah bencana meninggalkan kerusakan luas dan jutaan warga terdampak.(*)