Aceh, Sumut, dan Sumbar Ajukan Pembangunan Huntara, BNPB Lakukan Verifikasi Lokasi

TRIBUNGORONTALO.COM – Pemerintah terus mempercepat penyaluran bantuan bagi wilayah terdampak bencana di Sumatera dan sekitarnya.

Juru Bicara BNPB, Abdul Muhari, menyampaikan bahwa distribusi bahan bakar minyak (BBM) dan bantuan logistik telah dilakukan secara masif, termasuk pembahasan pembangunan hunian sementara (huntara) untuk para pengungsi.

Abdul merinci bahwa BBM yang disiapkan mencakup 24 ribu kiloliter Pertalite, 8 ribu kiloliter Bio Solar, 16 ribu kiloliter Dexlite, dan 32 ribu kiloliter Pertamax.

Baca juga: Goda Jurnalis Saat Digiring ke Rutan, Bupati Lampung Tengah Ardito Tuai Kecaman

“Kita harapkan sudah terealisasi,” ujarnya, Rabu (10/12/2025).

Sementara itu, bantuan logistik di Sumatera Barat (Sumbar) telah tersalurkan sebanyak 20 sorti dengan total berat 28,16 ton, seluruhnya berasal dari posko Bandara Minangkabau.

Huntara untuk Pengungsi: Aceh, Sumut, dan Sumbar Bergerak

Abdul juga mengungkapkan bahwa pemerintah tengah membahas pembangunan huntara sebagai solusi jangka menengah bagi para pengungsi.

Pembangunan huntara diperkirakan membutuhkan waktu 2–4 bulan, dan selama proses tersebut, pengungsi akan ditampung dalam tenda terpadu.

Hingga kini, sudah ada dua kabupaten di Aceh yang menyampaikan rencana pembangunan huntara, yakni Aceh Tengah dan Pidie.

“Kami harapkan kabupaten/kota lain sambil berjalan, paralel harus membicarakan dan merencanakan proses pembangunan huntara,” kata Abdul.

Dari dua kabupaten tersebut, telah dilakukan pengecekan lokasi dengan melibatkan Badan Geologi dan BMKG untuk memastikan huntara dibangun di zona aman dari potensi bencana lanjutan.

Sumatera Utara dan Sumbar Tunjukkan Progres

Di Sumatera Utara, kabupaten Humbang Hasundutan telah mengajukan pembangunan 67 unit huntara. Sementara itu, Sumatera Barat menjadi wilayah dengan progres paling signifikan.

Berikut rincian permintaan huntara di Sumbar:

• Pesisir Selatan: 38 unit

• Lima Puluh Kota: 228 unit

• Tanah Datar: 131 unit

• Padang Pariaman: 72 unit

• Kota Padang: 88 unit

Abdul menambahkan bahwa dua daerah, yakni Pesisir Selatan dan Lima Puluh Kota, telah melengkapi permintaan dengan daftar penerima manfaat by name by address.

“Ini SK Bupati dalam proses. Kalau SK sudah keluar, proses penghunian huntara bisa segera dilakukan,” jelasnya. (*)