Anggota DPR RI Sindiri terkait Donasi Rp 10 Miliar, Minta Komdigi Jangan Kalah Viral

TRIBUNGORONTALO.COM — Suasana Rapat Kerja Komisi I DPR RI bersama Menkomdigi Meutya Hafid mendadak menghangat, Senin (8/12/2025).

Anggota Komisi I DPR, Endipat Wijaya, menyampaikan kritik tajam kepada pihak-pihak yang menurutnya hanya “sekali muncul” di wilayah bencana, namun bertingkah seolah merekalah yang paling bekerja.

Endipat mencontohkan polemik di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara, daerah yang belakangan diterjang banjir dan longsor.

Ia mengaku jengkel karena ada sosok tertentu yang baru membuat satu posko, tetapi sudah menyimpulkan pemerintah tidak hadir.

“Orang yang cuma datang sekali seolah-olah paling bekerja di Aceh, padahal negara udah hadir dari awal. Ada orang baru datang, baru bikin satu posko, ngomong pemerintah nggak ada. Padahal pemerintah sudah bikin ratusan posko di sana,” tegasnya.

Endipat juga membandingkan donasi Rp10 miliar dari warga dengan anggaran penanganan bencana yang digelontorkan pemerintah pusat.

Baca juga: Alasan Indonesia Masih Impor, Zulkifli Hasan Sebut Gara-Gara Harga Produksi Masih Mahal

“Orang per orang cuma nyumbang Rp10 miliar, negara sudah triliun-triliunan ke Aceh itu, jadi yang seperti itu mohon dijadikan perhatian,” ujarnya.

Menurutnya, situasi seperti ini bisa terjadi karena masyarakat lebih sering melihat informasi dari pihak yang vokal di media sosial, sementara kerja-kerja pemerintah tidak tersampaikan dengan efektif.

Kepada Menkomdigi, Endipat memberikan masukan agar kementerian tersebut memperkuat strategi komunikasi publik.

Ia ingin pesan-pesan mengenai upaya pemerintah di lapangan bisa menjangkau masyarakat secara masif.

“Komdigi harus mengamplifikasi informasi strategis yang sudah dilakukan pemerintah. Harus sensitif terhadap isu nasional dan membuat informasi itu viral,” kata politikus Gerindra tersebut.

Ia mencontohkan kinerja Polisi dan Kementerian Kehutanan yang menurutnya sudah melakukan banyak langkah, mulai dari tindakan pemulihan hutan hingga reboisasi skala besar.

Namun, pencapaian itu tidak populer karena minim publikasi.

“Selalu saja Kemenhut dikuliti, padahal mereka sudah melakukan banyak hal,” katanya.

Dorongan agar Narasi Publik Seimbang

Endipat menegaskan, bukan berarti kritik tidak boleh disampaikan. Namun ia berharap publikasi mengenai kerja pemerintah harus berbasis data dan seimbang.

Artinya bukan karena dipengaruhi narasi dari pihak yang hanya muncul sesekali di lokasi bencana lalu mengklaim sebagai pihak paling berjasa.

“Ke depan, Komdigi harus tahu persis isu sensitif nasional dan membantu pemerintah mengomunikasikannya, supaya tidak kalah viral dengan pihak-pihak yang sok paling bekerja di Aceh, Sumatera, dan daerah lain,” tutupnya.(*)