Ada Wakil Ketua DPRD, KPK Umumkan Empat Tersangka Baru Kasus PUPR OKU

Modus Jual Beli Proyek

Kasus ini merupakan pengembangan dari OTT KPK pada Maret 2025. Modus yang digunakan mirip dengan kasus dana hibah di Jawa Timur, yakni praktik jual beli proyek berbasis dana pokir DPRD.

Menurut Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, proyek-proyek yang masuk APBD dan DIPA Dinas PUPR dititipkan oleh anggota DPRD dengan kesepakatan fee tertentu dari pihak swasta.

“Pihak-pihak swasta inilah yang kemudian semacam setor uang, sekian persen untuk anggota DPRD,” jelas Budi.

Akibatnya, kualitas proyek infrastruktur di OKU menjadi tidak maksimal dan merugikan masyarakat.

(*)