Presiden Prabowo Beresiko Terjerat Korupsi Imbas Utang Kereta Cepat Woosh Rp116 Triliun

"Rencana untuk menggunakan APBN membayar utang korporasi B2B itu punya risiko hukum. Hati-hati rezim kalau sudah berganti nanti bisa dijerat dengan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu harus hati-hati pemerintah jangan semberono, jangan sembarangan," kata Zaenur.

Zaenur meminta Prabowo untuk terlebih dahulu mengkaji secara legal soal pembayaran utang B2B menggunakan APBN.

"Lakukan legal due diligence terlebih dahulu untuk menilai apakah B2B itu bisa dibayar oleh APBN. Kalau secara langsung saya lihat tidak bisa. Secara tidak langsung melalui PMN, melalui skema-skema lain, melalui penugasan barangkali bisa. Tetapi apapun itu, itu merupakan beban bagi rakyat yang tadinya dipikirkan sebagai sebuah mekanisme bisnis murni berubah menjadi APBN, gitu."

"Ini kalau dipaksakan dibayar pakai APBN sekali lagi ini ada risiko hukum," tambahnya.

Zaenur menilai perlu ada audit menyeluruh terhadap proyek Whoosh dari proses awal hingga beban utangnya menjadi begitu jumbo.

"Kita tidak langsung menuduh ini ada korupsi, tapi memang itu semua baru akan terjawab kalau ada audit sehingga nanti kelihatan apakah persoalannya perencanaan yang buruk atau proses pembangunan yang buruk atau ada markup atau seperti apa."

"Jadi menurut kami sebelum bicara soal ini akan di-bail out, ini akan dilanjutkan sampai Banyuwangi, terlebih dahulu harus diawali dengan audit menyeluruh agar pemerintah punya basis dasar untuk pengambilan kebijakan langkah selanjutnya," kata Zaenur.

Artikel ini telah tayang di TribunJakarta.com