Presiden Prabowo Beresiko Terjerat Korupsi Imbas Utang Kereta Cepat Woosh Rp116 Triliun

Ringkasan Berita:

• Presiden Prabowo menyatakan siap menanggung utang proyek Kereta Cepat Whoosh senilai Rp116 triliun.
• Menteri Keuangan Purbaya menegaskan utang Kereta Cepat Whoosh tidak boleh dipakai APBN.
• Peneliti Antikorupsi UGM, Zaenur Rohman mengingatkan risiko hukum jika dana APBN dipakai langsung.

TRIBUNGORONTALO.COM -- Proyek Kereta Cepat Woosh kini menyita perhatian publik kembali.

Kereta cepat Woosh adalah sistem kereta api yang berkecepatan tinggi sehingga bisa mempercepat waktu perjalanan.

Kereta cepat ini menjadi alat transportasi pertama di Indonesia dan Asia Tenggara yang menghubungkan antara Jakarta dan Bandung.

Namun, meskipun kendaraan ini menjadi langkah besar yang membawa indonesia menuju modernisasi tapi Woosh menghadapi tantangan finansial.

Sehingga Indonesia terpaksa meminjam sekitar Rp116 triliun ke China Development Bank untuk mendirikan proyek ini.

Setalah terbangun, jumlah penumpang harian yang ditargetkan awal 50-75 ribu penumpang, tapi dalam realitanya hanya berkisar 16-21 ribu penumpang saja.

Hal itu mengakibatkan PT Kerta Api Indonesia (KAI) yang merupakan operator utamanya mengalami kerugian yang signifikan.

Pada tahun 2024 total kerugian yang dialami PT KAI mencapai Rp2,24 triliun dan di tahun 2025 merosot menjadi Rp1,25 trilian.

Sehingga untuk menutupi kerugian dan membayar utang yang disebabkan kereta cepat woosh ini diminta ke menteri Keuangan Purbaya.

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa secara tegas tak akan membayar utang itu apalagi jika dana yang harus dikeluarkan dari APBN.

Namun baru-baru Presiden Prabowo menyatakan siap menanggung penuh utang proyek strategis tersebut.

Dilansir dari TribunJakarta.com, sikap tersebut ramai ditafsirkan bahwa Prabowo akan menggunakan APBN untuk membayar utang Whoosh.

Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gajah Mada (Pukat UGM), Zaenur Rohman memperingatkan Prabowo soal risiko terjerat korupsi.

Seperti diketahui, kutang proyek Whoosh yang mencapai Rp 116 triliun kini membebani negara.

Sikap Purbaya

Wacana pembayaran utang Whoosh menggunakan APBN sempat disampaikan  Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria.

Kereta cepat Woosh adalah sistem kereta api yang berkecepatan tinggi sehingga bisa mempercepat waktu perjalanan.

Kereta cepat ini menjadi alat transportasi pertama di Indonesia dan Asia Tenggara yang menghubungkan antara Jakarta dan Bandung.

Namun, meskipun kendaraan ini menjadi langkah besar yang membawa indonesia menuju modernisasi tapi Woosh menghadapi tantangan finansial.

Sehingga Indonesia terpaksa meminjam sekitar Rp116 triliun ke China Development Bank untuk mendirikan proyek ini.

Setalah terbangun, jumlah penumpang harian yang ditargetkan awal 50-75 ribu penumpang, tapi dalam realitanya hanya berkisar 16-21 ribu penumpang saja.

Hal itu mengakibatkan PT Kerta Api Indonesia (KAI) yang merupakan operator utamanya mengalami kerugian yang signifikan.

Pada tahun 2024 total kerugian yang dialami PT KAI mencapai Rp2,24 triliun dan di tahun 2025 merosot menjadi Rp1,25 trilian.

Sehingga untuk menutupi kerugian dan membayar utang yang disebabkan kereta cepat woosh ini diminta ke menteri Keuangan Purbaya.

Namun, Purbaya menolak wacana tersebut. Menurutnya, utang Whoosh yang merupakan proyek business to business (B2B) BUMN menjadi tanggung jawab Danantara sebagai holding BUMN.

Terlebih, Danantara sudah mulai mengelola dividen BUMN yang mencapai sekitar Rp 90 triliun per tahun.

"Kan KCIC di bawah Danantara ya, kalau di bawah Danantara kan mereka sudah punya manajemen sendiri, punya dividen sendiri yang rata-rata setahun bisa dapat Rp 80 triliun atau lebih. Harusnya mereka manage (utang KCJB) dari situ. Jangan kita lagi," ujar Purbaya, dikutip Kompas.com pada Rabu (29/10/2025).

Prabowo Tanggung Jawab

Tak mengikuti langkah Purbaya yang menolak sama sekali pemerintah campur tangan utang Whoosh, Presiden Prabowo menegaskan bahwa dirinya akan bertanggung jawab penuh.

Ia menegaskan bahwa pemerintah telah mempelajari seluruh aspek proyek kereta cepar tersebut.

“Nggak usah khawatir apa itu ribut-ribut Whoosh, saya sudah pelajari masalahnya, tidak ada masalah. Saya tanggung jawab nanti Whoosh itu semuanya,” kata Prabowo saat meresmikan Stasiun Tanah Abang Baru di Jakarta, Selasa (4/11/2025).

Menurut Prabowo, Indonesia adalah negara yang mampu dan memiliki kapasitas ekonomi untuk membiayai proyek strategis seperti Whoosh.

“Indonesia bukan negara sembarangan. Kita hitung tidak ada masalah itu. Jadi PT KAI gak usah khawatir, semua gak usah khawatir. Rakyat kita layani rakyat kita. Kita berjuang untuk rakyat,” ujarnya.

Prabowo menegaskan bahwa proyek seperti Whoosh harus dilihat dalam kerangka pelayanan publik, bukan semata perhitungan untung-rugi.

“Whoosh itu semua public transport di seluruh dunia jangan dihitung untung rugi, hitung manfaat gak untuk rakyat. Di seluruh dunia begitu. Ini namanya public service obligations,” tegasnya.

Ia juga menegaskan pentingnya subsidi negara untuk layanan publik termasuk transportasi sebagai bentuk kehadiran pemerintah.

“Tadi disampaikan oleh Menhub (Menteri Perhubungan) bahwa semua kereta api kita pemerintah subsidi 60 persen, rakyat bayar 20 persen. Ya ini kehadiran negara,” ucapnya.

Prabowo mengatakan bahwa dana subsidi dan pembiayaan publik berasal dari pajak dan kekayaan negara, sehingga setiap rupiah harus dikelola dengan penuh tanggung jawab dan tanpa kebocoran.

“Darimana uang itu? Uang itu dari uang rakyat, dari pajak, dari kekayaan negara. Makanya kita harus mencegah semua kebocoran. Kita sungguh-sungguh harus hentikan penyelewengan dan korupsi. Uang rakyat gak boleh dicuri karena akan kita kembalikan ke pelayanan untuk rakyat,” tegasnya.

Lebih lanjut, Presiden Prabowo juga mengingatkan agar isu terkait Whoosh tidak dipolitisasi.

“Jangan khawatir. Saya sudah sampaikan, semua saya sudah pelajari. Indonesia sanggup dan itu wajar semuanya itu. Jangan dipolitisasi, jangan kita menari di gendang orangnya. Mungkin ada pihak-pihak yang ingin menimbulkan kecemasan rakyat. Enggak. Tenang-tenang aja,” pungkasnya.

Risiko Terjerat Korupsi

Peneliti di Pusat Kajian Anti Korupsi (PUKAT) UGM, Zaenur Rohman, mewanti-wanti Prabowo akan berisiko terjerat korupsi jika menggunakan APBN untuk membayar utang Whoosh.

Sebagai peneliti antikorupsi, Zaenur Rohman sering diwawancarai media dan memberikan komentar publik terkait isu-isu korupsi, tata kelola pemerintahan dan penegakan hukum di Indonesia.

Keahlian Zaenur Rohman dalam kajian Antikorupsi menjadikannya salah satu suara yang paling kritis ketika memberikan masukan kepada publik dan pemerintah.

Melalui komentarnya, Zaenur Rohman turut memberikan pemikiran yang bisa membantu masyarakat memahami akibat dari kebijakan terutama terkait isu-isu seperti penggunaan anggaran publik, proyek besar infrastruktur, dan integritas lembaga.

Hal itu disampaikan Zaenur saar bicara di program Kompas Petang, Kompas TV, Selasa (4/11/2025).

"Rencana untuk menggunakan APBN membayar utang korporasi B2B itu punya risiko hukum. Hati-hati rezim kalau sudah berganti nanti bisa dijerat dengan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu harus hati-hati pemerintah jangan semberono, jangan sembarangan," kata Zaenur.

Zaenur meminta Prabowo untuk terlebih dahulu mengkaji secara legal soal pembayaran utang B2B menggunakan APBN.

"Lakukan legal due diligence terlebih dahulu untuk menilai apakah B2B itu bisa dibayar oleh APBN. Kalau secara langsung saya lihat tidak bisa. Secara tidak langsung melalui PMN, melalui skema-skema lain, melalui penugasan barangkali bisa. Tetapi apapun itu, itu merupakan beban bagi rakyat yang tadinya dipikirkan sebagai sebuah mekanisme bisnis murni berubah menjadi APBN, gitu."

"Ini kalau dipaksakan dibayar pakai APBN sekali lagi ini ada risiko hukum," tambahnya.

Zaenur menilai perlu ada audit menyeluruh terhadap proyek Whoosh dari proses awal hingga beban utangnya menjadi begitu jumbo.

"Kita tidak langsung menuduh ini ada korupsi, tapi memang itu semua baru akan terjawab kalau ada audit sehingga nanti kelihatan apakah persoalannya perencanaan yang buruk atau proses pembangunan yang buruk atau ada markup atau seperti apa."

"Jadi menurut kami sebelum bicara soal ini akan di-bail out, ini akan dilanjutkan sampai Banyuwangi, terlebih dahulu harus diawali dengan audit menyeluruh agar pemerintah punya basis dasar untuk pengambilan kebijakan langkah selanjutnya," kata Zaenur.

Artikel ini telah tayang di TribunJakarta.com