PDIP Ngotot Bupati Pati Dimakzulkan, tapi Gagal Gara-Gara Voting Fraksi Mayoritas

Salah satu isu yang paling disorot adalah kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang disebut mencapai 250 persen.

Kebijakan ini memicu protes warga karena dianggap tidak aspiratif dan memberatkan masyarakat kecil.

Selain itu, Pansus juga menyoroti dugaan nepotisme dalam pengangkatan pejabat daerah.

Beberapa posisi strategis disebut diisi tanpa proses seleksi yang transparan, menimbulkan kecurigaan publik terhadap integritas birokrasi.

Kebijakan-kebijakan tersebut dinilai tidak berpihak pada kepentingan rakyat dan bertentangan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Dua ahli hukum tata negara yang dihadirkan dalam proses angket menyatakan bahwa temuan Pansus cukup kuat untuk dijadikan dasar pemakzulan.

Namun, dalam sidang paripurna, mayoritas fraksi memilih jalur perbaikan kinerja.

Dari 50 kursi DPRD, hanya 13 anggota yang menyatakan setuju pemakzulan, sementara sisanya menolak.

Sudewo sendiri hadir secara virtual dalam sidang dan menyampaikan apresiasi atas masukan yang diberikan.

(*)