Setelah MBG, Kini Kementerian Ini Jadi Target Pemotongan Anggaran Selanjutnya, Ini Alasannya

TRIBUNGORONTALO.COM -- Usai menyoroti Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pun kembali melanjutkan peringatannya terhadap sejumlah kementerian.

Salah satunya Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang menjadi target Menkeu Purbaya untuk memotong anggaran apabila penyerapannya tidak berjalan maksimal.

Langkah ini sebagai bukti komitmen Menkeu Purbaya untuk menjaga efisiensi dan akuntabilitas penggunaan dana negara.

Ia mau jika anggara tidak terserap dengan baik maka akan dialihkan ke program lain yang dianggap lebih membutuhkan.

Hal itu dimaksudkan agar uang rakyat dapat digunakan secara efektif dan berdampak nyata bagi masyarakat.

Jika realisasi penyerapan dana tetap lambat, maka dengan nada serius Purbaya menegaskan dirinya tak segan akan memotong anggaran untuk program perumahan subsidi di bawah skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP).

Ia ingin memastikan agar setiap rupiah yang telah dialokasikan memang benar-benar bermanfaat bukan hanya sekadar laporan.

Dilansir dari TribunManado.co.id, Purbaya mengakui ada beberapa bagian yang masih agak lambat penyerapannya.

Penyerapan FLPP yang lambat ini karena calon konsumen terhalang oleh catatan di Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

SLIK merupakan sistem informasi yang dikelola oleh OJK untuk mendukung pelaksanaan tugas pengawasan dan layanan informasi di bidang keuangan.

SLIK dapat dimanfaatkan antara lain untuk proses penyediaan dana, penerapan manajemen risiko kedit atau pembiayaan, serta penilaian kualitas debitur.

Menurut Menteri PKP Maruarar Sirait, SLIK OJK menjadi keluhan pengembang perumahan.

Mendengar keluhan tersebut, Purbaya akan membantu penyelesaiannya dengan OJK, mengingat dia adalah koordinator Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

Untuk penyerapan FLPP sebesar 350 ribu unit pada tahun, Maruarar menjanjikan Pubraya akhir Desember bisa terserap 98 persen.

"Menurut beliau (Maruarar) target 350 ribu tahun ini untuk FLPP bisa tercapai. Dia sudah punya tuh setiap bulan bagaimana penyerapannya. Tapi kita deteksi bareng tadi apa masalahnya, termasuk tadi beberapa pembatasan di SLIK," ujar Purbaya.

"Tetap saya akan lihat akhir bulan seperti apa. Nanti kalau bagus ya kita enggak pindahin uangnya. Tapi kalau ada masalah ya kita pindahin tempat lain dulu," sambungnya.

Purbaya yakin dengan adanya koordinasi antar kementerian dan lembaga terkait masalah yang dihadapi, solusi dapat segera diperoleh.

Untuk koordinasi dengan Kementerian PKP ini, Purbaya menyebut mereka membicarakan semuanya apa adanya.

"Diskusi kami cukup terbuka, cukup intensif. Ngomong apa adanya, jeleknya apa, bagusnya apa. Jadi enggak ada pura-pura birokratis yang gini-gini, enggak ada. Kami ngomong apa adanya, " ucap Purbaya.

Per 26 September 2025, realisasi penyaluran FLPP telah mencapai 183.058 unit rumah dengan nilai Rp 22,72 triliun.

Penyaluran tersebut dilakukan melalui 38 bank penyalur, melibatkan 7.382 pengembang, dan tersebar di 11.488 lokasi perumahan di 33 provinsi serta 394 kabupaten/kota. 

Purbaya Respons Luhut, Tetap Potong Anggaran MBG jika Tak Terserap hingga Oktober

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan akan tetap memotong anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) jika tidak terserap hingga akhir Oktober 2025.

Hal ini disampaikan Purbaya merespons pernyataan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan yang memintanya agar anggaran MBG tidak ditarik.

"Kan kita melihat sampai akhir Oktober, kalau tidak menyerap ya kita akan potong juga," kata Purbaya di Monumen Nasional, Jakarta, Minggu (5/10/2025).

Kendati demikian, Purbaya berpandangan bahwa Luhut menilai penyerapan anggaran MBG yang dilakukan Badan Gizi Nasional (BGN) sudah baik sehingga meminta agar anggaran itu tidak ditarik.

"Itu kan berarti Pak Luhut sudah mengakses penyerapan anggarannya, berarti dia nilai itu sudah bagus semua," ujar Purbaya.

Sebelumnya, Luhut menegaskan bahwa penyerapan anggaran program MBG yang dijalankan BGN sudah menunjukkan hasil positif.

Dengan perkembangan tersebut, ia menilai tidak perlu ada pengalihan anggaran MBG ke program lain.

“Tadi kami pastikan juga bahwa penyerapan anggarannya sekarang kelihatan sangat membaik. Sehingga Menteri Keuangan tidak perlu nanti mengambil anggaran yang tidak terserap,” ujar Luhut di Kantor DEN, Jakarta, Jumat (3/10/2025).

Pernyataan itu disampaikan usai rapat bersama Kepala BGN, Dadan Hindayana, membahas pelaksanaan program MBG.

Dalam rapat tersebut, Luhut mengingatkan pentingnya memaksimalkan serapan anggaran.

“Itu kami ingatkan tadi sama Dadan, karena itu cost of fund juga. Jadi jangan sampai dana yang dialokasikan tidak terserap,” ujar Luhut.

Ia menyebutkan, perputaran dana dari MBG bisa memberi dampak positif pada perekonomian masyarakat. (*)

Artikel ini telah tayang di TribunManado.co.id