Terkuak Alasan Menteri Purbaya Tolak Bayar Utang Kereta Cepat hingga Enggan Biayai Proyek Luhut

TRIBUNGORONTALO.COM -- Beredar informasi bahwa Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa Tak mau bayar utang kereta cepat 'Whoosh'.

Kereta cepat Woosh adalah sistem kereta api yang berkecepatan tinggi sehingga bisa mempercepat waktu perjalanan.

Kereta cepat ini menjadi alat transportasi pertama di Indonesia dan Asia Tenggara yang menghubungkan antara Jakarta dan Bandung.

Namun, meskipun kendaraan ini menjadi langkah besar yang membawa indonesia menuju modernisasi tapi Woosh menghadapi tantangan finansial.

Sehingga Indonesia terpaksa meminjam sekitar Rp116 triliun ke China Development Bank untuk mendirikan proyek ini.

Setalah terbangun, jumlah penumpang harian yang ditargetkan awal 50-75 ribu penumpang, tapi dalam realitanya hanya berkisar 16-21 ribu penumpang saja.

Hal itu mengakibatkan PT Kerta Api Indonesia (KAI) yang merupakan operator utamanya mengalami kerugian yang signifikan.

Pada tahun 2024 total kerugian yang dialami PT KAI mencapai Rp2,24 triliun dan di tahun 2025 merosot menjadi Rp1,25 trilian.

Sehingga untuk menutupi kerugian dan membayar utang yang disebabkan kereta cepat woosh ini diminta ke menteri Keuangan Purbaya.

Baca juga: Simak Daftar Tunjangan yang Akan Didapat PPPK Paruh Waktu Jika Telah Resmi Dilantik

Alhasil, Purbaya menolak mentah-mentah

Tak hanya itu, bahkan proyek yang diusulkan oleh Luhut Binsar Pandjaitan.

Nama Luhut sudah familiar terdengar di telinga masyarakat Indonesia.

Dirinya kerap menjadi sorotan publik. awalnya dengan pernyataannya yang menyebut Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK sebagai kampungan.

Lalu dia juga terlibat dalam bisnis tes PCR pada masa virus corona dulu.

Luhut sejatinya merupakan orang yang berkecimpung lama di dunia militer, politik dan pemerintahan Indonesia.

Saat ini dirinya memegang posisi strategis di pemerintahan yakni sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Dari pengalamannya di dunia militer, Luhut pernah memimpin Pasukan indonesia di beberapa daerah seperti Lebanon.

Hal itupun yang membawanya bisa menempati berbagai jabatan strategis di TNI.

Setelah dirinya pensiun, ia pun aktif di bidang pemerintahan dengan memegang peran penting berbagai proyek infrastruktur, investasi dan nasional.

Ia pun kerap menjadi mediator untuk memastikan proyek strategis dapat berjalan lancar.

Baca juga: Begini Cara Unduh SK Pertek PPPK Paruh Waktu 2025 yang Diterbitkan BKN serta Cara Cek NIP

Meskipun kebijakannya dianggap penghalang oleh para pejabat negara, namun aksi itu kerap menuai dukungan positif dari masyarakat.

Dilansir dari TribunnewsSultra.com, Simak penjelasan terkait apa saja proyek yang ditolak Purbaya untuk dibiayai dikutip dari Tribunnews.com

1. Whoosh

Masih ingat dengan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh? 

Kereta ini memiliki tanggungan utang yang tidak sedikit. 

Namun Purbaya enggan menjadi utang tersebut dibebankan pada APBN.

Awalnya, Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria membahas terkait pembayaran utang PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) oleh pemerintah.

Secara tegas, Purbaya menolak hal tersebut. 

Menurutnya, proyek Whoosh sudah dikelola Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mana saat ini sudah berada di bawah naungan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).

Danantara sendiri, kata Purbaya, sudah punya manajemen dan deviden sendiri.

Sehingga menurutnya, bukan tanggungjawab Kementerian Keuangan untuk membayarnya. 

"Yang jelas sekarang saya belum dihubungi tentang masalah itu, tapi KCIC di bawah Danantara kan, kalau di bawah Danantara kan mereka sudah punya manajemen sendiri, punya deviden sendiri," ujar Purbaya saat Media Gathering di Bogor, Jumat (10/10/2025).

Purbaya juga mengungkap, Danantara sudah dapat mengantongi sebesar Rp80 triliun dari deviden dalam satu tahun. 

Sehingga, kata dia, seharusnya utang Whoosh bisa teratasi tanpa harus pembiayaan dari pemerintah.

Baca juga: Usai Temukan Jejak Leluhur di Gorontalo, 2 Turis Asal Belanda Akan Temui Keturunan yang Masih Hidup

"Jangan kita lagi, karena kan kalau enggak ya semua kita lagi termasuk devidennya. Jadi ini kan mau dipisahin swasta sama goverment," tegasnya.

Penolakan Purbaya terkait pembayaran utang Whoosh dengan memakai APBN pun telah mendapat respon dari pemerintah.

Menurut Menteri Sekretaris Negara RI (Mensesneg) Prasetyo Hadi, pemerintah tengah mencari skema terbaik untuk membayar utang proyek tersebut tanpa talangan dari APBN.

"Beberapa waktu yang lalu sudah dibicarakan untuk diminta mencari skema supaya beban keuangan itu bisa dicarikan jalan keluar," ungkap Prasetyo Hadi, seusai rapat di kediaman Presiden Prabowo Subianto, Jalan Kertanegara, Jakarta, Minggu (12/10/2025) malam.

Utang proyek Whoosh dinilai bagai bom waktu, membawa beban yang membuat PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan konsorsium BUMN yang terlibat kewalahan menanggung kerugian.

Proyek yang resmi beroperasi sejak 2 Oktober 2023 ini mengalami pembengkakan biaya (cost overrun) sebesar 1,2 miliar dollar AS atau sekitar Rp19,54 triliun.

Untuk menutup pembengkakan biaya tersebut, proyek ini memperoleh pinjaman dari China Development Bank (CDB) senilai 230,99 juta dollar AS dan 1,54 miliar renminbi, dengan total setara Rp6,98 triliun.

Whoosh, yang notabene merupakan program yang dibangga-banggakan oleh Mantan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), juga memberikan tekanan besar terhadap kinerja keuangan PT KAI (Persero).

Utang proyek itu yang ditanggung melalui konsorsium KCIC mencapai Rp116 triliun atau sekitar 7,2 miliar dollar AS. 

Jumlah tersebut sudah termasuk pembengkakan biaya dan menjadi beban berat bagi PT KAI dan KCIC, yang masih mencatatkan kerugian pada semester I-2025.

2. Family Office Proyek Usulan Luhut

Selain Whoosh, proyek usulan Luhut juga ditolak untuk dibiayai. 

Baca juga: Simak Daftar Tunjangan yang Akan Didapat PPPK Paruh Waktu Jika Telah Resmi Dilantik

Proyek ini, sebuah firma penasihat pengelolaan kekayaan swasta untuk individu atau keluarga ultra-kaya (ultra high net worth individuals/UHNWI), yang bertujuan menarik investasi asing ke sektor riil Indonesia.

Di mana dalam prosesnya akan dikelola Dewan Ekonomi Nasional (DEN) di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pusat Keuangan di Bali.

Adapun family office digagas oleh Luhut Binsar Pandjaitan saat masih menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi pada Kabinet Indonesia Maju (KIM) era Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi).

Luhut sendiri saat ini menjabat sebagai Ketua DEN.

Purnawirawan TNI AD yang kini berusia 78 tahun itu pernah menyebut, pemerintah tengah mempercepat pembentukan family office agar dapat rampung pada akhir tahun 2025 ini, tetapi tetap masih menunggu keputusan dari Presiden RI Prabowo Subianto.

Dalam tanggapannya, Purbaya mengaku tidak keberatan dengan pembentukan family office, tetapi ia juga menegaskan, tidak akan menganggarkan pembiayaan proyek tersebut dari APBN.

Eks Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu mengaku, tidak ada rencana mengalokasikan APBN untuk proyek family office.

"Biar saja. Kalau DEN bisa bangun [family office, red] sendiri, ya bangun aja sendiri. Saya anggarannya nggak akan alihkan ke sana," ujar Purbaya di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta, Senin (13/10/2025), dilansir Tribun-Timur.com.

Purbaya mengaku, APBN difokuskan untuk mendanai program-program yang berdampak langsung terhadap perekonomian negara.

Ia menambahkan, jika DEN tetap ingin membangun family office, maka lembaga tersebut harus mencari sumber pendanaan lain selain APBN.

"Saya fokus. Kalau kasih anggaran yang tepat, nanti pas pelaksananya, tepat waktu, tepat sasaran, dan nggak ada yang bocor," kata Purbaya.

Purbaya menyebut dirinya tidak ingin terlibat dalam rencana pembentukan family office, tetapi berseloroh akan mendoakannya.

Lebih lanjut, Purbaya mengaku belum memahami konsep family office.

"Enggak. Saya enggak terlibat. Kalau mau, saya doain lah," tutur Purbaya.

"Saya belum terlalu ngerti konsepnya, walaupun Pak Ketua DEN sering bicara. tapi saya belum pernah lihat apa sih konsepnya," tandasnya.(*)

Artikel ini telah tayang di TribunnewsSultra.com