Realisasi Anggaran MBG Tembus Rp20 Triliun Setelah Sistem Reimburse Dihapus

TRIBUNGORONTALO.COM — Perubahan mekanisme pencairan dana program Makan Bergizi Gratis (MBG) terbukti mempercepat penyaluran anggaran secara signifikan.

Kementerian Keuangan mencatat lonjakan realisasi hingga tiga kali lipat sejak metode reimburse tidak lagi digunakan.

Direktur Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu, Astera Primanto Bhakti, mengungkapkan bahwa hingga April 2025, pencairan anggaran MBG masih memakai sistem reimburse.

Dalam skema tersebut, pembayaran dilakukan berdasarkan tagihan belanja dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

“Setelah April, mereka (Badan Gizi Nasional/BGN) bikin perencanaan sampai 10 hari ke depan, sampaikan ke kami, kami bayar. Kalau lihat realisasi, sekarang sudah mulai cepat. Sejak Juni, Juli, Agustus, ke September, ini naik tiga kali lipat,” ujar Astera saat ditemui Jumat (3/10/2025).

Menurut Astera, lambatnya penyaluran anggaran di awal tahun menjadi alasan utama evaluasi sistem pembayaran.

Pemerintah kemudian mengganti metode reimburse dengan skema pencairan dana di muka, berdasarkan rencana anggaran yang diajukan.

Efeknya langsung terasa. Realisasi anggaran MBG kini telah mencapai Rp20 triliun, disalurkan melalui 13 ribu SPPG kepada 30 juta penerima manfaat.

Angka ini melonjak tajam dibanding laporan terakhir dalam konferensi pers APBN KiTa, Senin (22/9), yang mencatat Rp13 triliun untuk 22,7 juta penerima dan 7.644 SPPG hingga 8 September 2025.

Nilai realisasi tersebut setara dengan 18,3 persen dari total pagu APBN 2025 yang ditetapkan sebesar Rp71 triliun

“Jadi, percepatan yang cukup signifikan untuk bulan-bulan setelah bulan April,” tambah Astera.

Kemenkeu menegaskan bahwa alokasi anggaran MBG akan terus disesuaikan dengan capaian target.

Pemerintah menargetkan program ini menjangkau hingga 82,9 juta penerima.

Harapannya, jumlah penerima dan kualitas layanan akan terus meningkat.

Sebaran penerima MBG paling besar tercatat di Pulau Jawa, yakni 13,26 juta orang.

Disusul Sumatera dengan 4,86 juta orang, Sulawesi 1,70 juta orang, Kalimantan 1,03 juta orang, Bali-Nusa Tenggara 1,34 juta orang, serta Maluku-Papua sebanyak 0,52 juta orang.(*)