Single Salary ASN Dinilai Untungkan Pegawai, Gaji Pokok Lebih Besar dan Jaminan Pensiun Terjamin

TRIBUNGORONTALO.COM – Wacana penerapan sistem gaji tunggal atau single salary bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) kembali mencuat dan disebut membawa banyak keuntungan bagi pegawai.

Skema ini memungkinkan ASN hanya menerima satu jenis penghasilan yang sudah mencakup gaji pokok dan berbagai tunjangan. 

Dengan begitu, struktur penghasilan menjadi lebih sederhana, transparan, dan adil.

Salah satu manfaat utama single salary adalah gaji pokok ASN yang lebih besar dibandingkan skema lama. 

Baca juga: Yudo Sadewa Anak Menkeu Purbaya Sindir Sri Mulyani Lagi Meski Tak Main Sosmed, Sebut Menteri Pesimis

Selain itu, pensiunan ASN juga disebut lebih terjamin karena pemerintah memasukkan perlindungan berupa asuransi kesehatan, hari tua, dan jaminan kematian dalam skema ini.

Tidak hanya itu, sistem penggajian baru ini juga diharapkan mampu menjadi barometer kinerja ASN yang lebih jelas, karena tak lagi terpecah oleh banyak komponen penghasilan tambahan yang kerap menimbulkan ketidakpastian.

Dilansir dari SerambiNews.com, Pemerintah memastikan rencana penerapan sistem gaji tunggal atau single salary bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) belum akan diberlakukan pada tahun 2026. 

Kebijakan yang masuk dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 itu masih bersifat rencana jangka menengah tanpa kepastian waktu penerapan.

Baca juga: Waspada! Mi Instan Indonesia Diprotes Otoritas Luar Negeri karena Mengandung Zat Kimia Berbahaya

“Kan itu disebutkan jangka menengah ya, jadi memang enggak dalam waktu yang pendek sih. Belum (diterapkan tahun depan), 2026 belum,” ujar Direktur Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Rofyanto Kurniawan di Jakarta, Rabu, 27 Agustus 2025 .

Rofyanto menjelaskan, pemerintah masih perlu mempertimbangkan kondisi fiskal sebelum mengimplementasikan skema tersebut. 

Persiapan skema single salary saat ini sedang dibahas bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) serta Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Sementara Kepala Badan Kepegawaian Negara, Zudan Arif menjelaskan hingga saat ini belum ada pembahasan lebih lanjut antar instansi mengenai wacana tersebut. 

Baca juga: BSU September 2025 Jadi Trending, Ini Penjelasan Kemnaker Soal Pencairan Bantuan Subsidi Upah

Maka dari itu, ASN masih akan menggunakan skema yang saat ini berjalan.

"Sampai saat ini skemanya masih seperti yang sekarang ini," ungkapnya saat ditemui di Gedung DPR/MPR, Senin (25/8/2025). (*)

Artikel ini telah tayang di SerambiNews.com