Rakyat Beraksi, Influencer Turun Tangan: 17+8 Tuntutan Jadi Ujian Serius untuk Pemerintah

Menurut salah satu Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, menilai jika aksi protes yang terjadi belakangan ini wajar karena kondisi hidup masyarakat semakin berat.

Ia menyoroti kontrasnya kehidupan rakyat dengan para elit politik.

“Di sisi lain, para elit dan wakil rakyat justru hidup hedonis dengan menghambur-hamburkan uang. Karena itu, tuntutan 17+8 realistis dan memiliki dasar, sehingga perlu dijadikan masukan penting dalam meluruskan jalannya pembangunan,” kata Wijayanto.

Menurutnya, kerugian dari demo besar-besaran yang terjadi saat ini tidak hanya berupa kerusakan fasilitas publik yang bisa bernilai triliunan rupiah, tapi juga melambatnya roda ekonomi dan merosotnya kredibilitas Indonesia di mata investor.

“Skenario terburuk bila tuntutan tidak segera dipenuhi adalah munculnya ketidakpercayaan (distrust) yang besar terhadap pemerintah,” ujarnya.

Selain itu, menurut Direktur Eksekutif Center of Economic Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, menegaskan risiko ekonomi bisa semakin parah jika tuntutan masyarakat tak digubris.

“Kerugian ekonomi cukup besar apabila tuntutan masyarakat tidak dipenuhi. Aktivitas produksi bisa terganggu dan nilai rupiah bisa melemah hingga membuat harga kebutuhan pokok meningkat,” kata Bhima.

Ia juga memperingatkan, ketidakpastian politik dapat membuat perusahaan menunda perekrutan pegawai baru. “Situasi saat ini tanpa ada jalan keluar yang kongkrit memengaruhi penilaian investor dan mitra luar negeri terkait risiko politik,” tambahnya.

Bhima bahkan menyinggung potensi terganggunya ekspor akibat kenaikan biaya logistik imbas penutupan jalan karena demo.

Baca juga: Info Cuaca Kota Gorontalo dan Kabupaten Bone Bolango Hari Ini Jumat 5 September 2025

Baca juga: Resmi Diatur! Pemerintah Tetapkan Skema Gaji dan Tunjangan PPPK Berdasarkan Golongan

Sebagai langkah antisipasi, Bhima mendorong pemerintah segera menindaklanjuti aspirasi masyarakat. “Celios mendesak Pemerintah harus segera bentuk tim independen untuk penuhi tuntutan masyarakat. Karena aksi merebak di berbagai daerah, masalah utamanya adalah soal ekonomi,” jelasnya. (*)

Artikel ini telah tayang di Tribunpriangan.com