Pemkot Gorontalo Jawab Sorotan HMI terkait Kelangkaan Gas Elpiji 3 Kg, Jubir: Salah Sasaran

Ringkasan Berita:

• Pemerintah Kota Gorontalo memberikan klarifikasi atas kritik terkait kelangkaan LPG 3 kilogram menjelang Ramadan. 
• Pemkot menegaskan bahwa pengaturan stok dan distribusi LPG subsidi merupakan kewenangan pemerintah pusat, bukan pemerintah daerah. 
• Meski demikian, Pemkot menyatakan tetap melakukan koordinasi untuk meminimalkan dampak kelangkaan di masyarakat.

TRIBUNGORONTALO.COM, Gorontalo — Pemerintah Kota Gorontalo memberikan klarifikasi atas kritik yang dilontarkan HMI Cabang Gorontalo terkait kelangkaan gas LPG 3 kilogram yang terjadi menjelang Ramadan.

Juru Bicara Wali Kota Gorontalo, Hadi Sutrisno Daud, menegaskan bahwa pengaturan stok maupun distribusi LPG bersubsidi bukan merupakan kewenangan pemerintah kabupaten/kota.

Menurut Hadi, mekanisme pengelolaan LPG 3 kilogram sepenuhnya berada di bawah kewenangan pemerintah pusat melalui sistem distribusi yang telah ditetapkan.

“Pengaturan stok dan distribusi Gas LPG bukan kewenangan pemerintah daerah, tetapi kewenangan pemerintah pusat,” ujar Hadi, dalam keterangannya.

Sebelumnya, kritik terkait kelangkaan LPG 3 kilogram disampaikan oleh Syawal Hamjati, yang menilai kondisi tersebut meresahkan masyarakat, terutama menjelang bulan suci Ramadan.

LPG 3 kilogram disebut sebagai kebutuhan dasar yang dinilai perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah.

Menanggapi hal tersebut, Hadi menjelaskan bahwa termasuk perizinan pendirian pangkalan LPG juga bukan menjadi kewenangan pemerintah kota.

Ia menambahkan, fenomena kelangkaan LPG 3 kilogram menjelang Ramadan tidak hanya terjadi di Kota Gorontalo, tetapi juga dilaporkan terjadi di berbagai daerah lain di Indonesia.

Baca juga: Pemkot Gorontalo Tak Izinkan Sama Sekali Warung Makan Buka Siang Hari saat Ramadan

Menurutnya, dalam konteks distribusi energi bersubsidi, pemerintah daerah tetap berperan dalam melakukan koordinasi dan pengawasan di lapangan.

Namun, kebijakan utama terkait kuota dan penyaluran LPG bersubsidi berada di bawah kewenangan pemerintah pusat yang pelaksanaannya turut dikoordinasikan melalui pemerintah provinsi.

“Jika tuntutannya pemerintah daerah harus ikut memperjuangkan kestabilan stok Gas LPG untuk masyarakat, maka peran pemerintah pusat melalui pemerintah provinsi juga sangat menentukan dalam pengaturan distribusinya,” jelas Hadi.

Pemerintah Kota Gorontalo, lanjutnya, tetap berkomitmen melakukan koordinasi dengan pihak terkait guna meminimalkan dampak kelangkaan LPG di masyarakat, khususnya menjelang Ramadan yang biasanya mengalami peningkatan kebutuhan.

Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, pihak HMI Cabang Gorontalo masih berpegang pada kritik yang sebelumnya disampaikan terkait ketersediaan dan stabilitas harga LPG 3 kilogram di lapangan. (***)