Pentagon Terapkan Aturan Baru Mengekang Pemberitaan! Ramai-ramai Pers Cabut

TRIBUNGORONTALO.COM -- Puluhan jurnalis yang biasa meliput di markas besar Departemen Pertahanan Amerika Serikat (Pentagon) menyerahkan kartu akses mereka pada Rabu (15/10/2025).

Penyerahan itu dilakukan mereka setelah menolak menandatangani aturan media baru yang dianggap terlalu membatasi kebebasan pers.

Dalam pernyataan resmi, Pentagon Press Association (PPA) menyebut bahwa Departemen Pertahanan telah mencabut kartu identitas jurnalis Pentagon dari hampir semua organisasi media besar di Amerika.

Batas waktu bagi wartawan yang menolak aturan baru untuk mengosongkan ruang kerja mereka di area Pentagon ditetapkan hingga pukul 5 sore waktu setempat.

Baca juga: Trump Klaim India Setop Beli Minyak Rusia, Rahul Gandhi Sindir Modi: Takut pada AS?

Media Arus Utama Kompak Menolak

Kebijakan baru itu mewajibkan jurnalis untuk berjanji tidak akan memperoleh atau menggunakan materi yang tidak diotorisasi, bahkan jika informasi tersebut sebenarnya tidak tergolong rahasia.

Sejumlah media besar seperti The New York Times, The Washington Post, dan CNN kompak menolak menandatangani kebijakan tersebut, dengan alasan aturan itu melanggar hak Amandemen Pertama Konstitusi AS yang menjamin kebebasan pers.

“Departemen Pertahanan memberlakukan aturan ini karena para jurnalis menolak menandatangani kebijakan yang secara implisit mengancam kriminalisasi liputan keamanan nasional dan membuka kemungkinan penuntutan bagi yang menandatangani,” tulis asosiasi jurnalis Pentagon dalam pernyataannya.

Baca juga: Cek di Sini Link Download Template SK PPPK Paruh Waktu 2025, Ada Dua Jenis Format

Meski begitu, asosiasi tersebut menegaskan bahwa para jurnalis tetap berkomitmen meliput kegiatan militer AS dan menjaga akuntabilitas publik.

“Namun, jangan salah, hari ini, 15 Oktober 2025, adalah hari kelam bagi kebebasan pers. Ini menimbulkan kekhawatiran tentang komitmen Amerika Serikat terhadap transparansi pemerintahan, akuntabilitas publik di Pentagon, dan kebebasan berbicara bagi semua,” tambah pernyataan itu.

Trump Bela Menteri Pertahanan

Presiden Amerika Serikat Donald Trump turun tangan membela Menteri Pertahanan Pete Hegseth atas kebijakan kontroversial tersebut.

Dalam keterangannya di Gedung Putih, Trump menyebut bahwa media sering kali “sangat tidak jujur.”

Baca juga: Cek di Sini Link Download Template SK PPPK Paruh Waktu 2025, Ada Dua Jenis Format

“Saya pikir dia (Hegseth) merasa bahwa pers sangat mengganggu upaya menjaga perdamaian dunia,” ujar Trump kepada wartawan.

Kebijakan baru Departemen Pertahanan itu memicu kekhawatiran luas di kalangan pegiat kebebasan pers di AS.

Banyak pihak menilai langkah tersebut sebagai preseden berbahaya yang bisa mengikis transparansi dan mempersempit ruang jurnalisme investigatif di lembaga pertahanan negara yang paling berpengaruh di dunia itu. (*)