Kemenag Bone Bolango Gorontalo Bantah Dugaan Pungli PIP 'Dana Itu Disalurkan Utuh'

TRIBUNGORONTALO.COM – Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Bone Bolango, Alwin Rans Toma, membantah adanya pungutan liar (pungli) terkait penyaluran Program Indonesia Pintar (PIP) di MTs Muhammadiyah Kabila.

Ia menegaskan, dana bantuan tersebut disalurkan secara utuh kepada setiap siswa.

Alwin menjelaskan, setelah beredarnya berita mengenai dugaan pungli, pihaknya langsung turun tangan.

Ia bersama Kasubag, kepala seksi, tim pengawas, dan tim Zona Integritas mendatangi madrasah untuk memastikan kebenaran informasi tersebut.

"Dana itu diserahkan utuh kepada siswa. Tidak ada pungli sama sekali," tegas Alwin di Kantor Kemenag Bone Bolango, Kamis (4/9/2025).

Hasil pengecekan di sekolah menunjukkan bahwa bantuan PIP sebesar Rp750 ribu per siswa telah disalurkan secara terbuka dan sesuai dengan daftar penerima.

Kepala madrasah dan timnya memastikan penyerahan dana dilakukan di hadapan siswa atau orang tua agar prosesnya dapat dipantau langsung.

Alwin menjelaskan, dugaan pungli muncul karena adanya pembayaran SPP yang ditagih setelah siswa menerima dana PIP.

Ia menekankan bahwa hal ini bukanlah pemotongan, melainkan kewajiban rutin di sekolah swasta.

"Mekanisme yang berlaku di MTs Muhammadiyah Kabila adalah setiap siswa menerima bantuan penuh terlebih dahulu. Setelah itu, tim SPP mencatat jika ada tunggakan bulanan yang belum dibayar," terang Alwin.

Hal ini kemudian menimbulkan kesan seolah-olah ada potongan, padahal dana PIP sudah diterima sesuai jumlahnya.

Ia menambahkan, proses pencatatan di sekolah juga dilakukan secara terbuka. Setiap penerimaan dana dicatat dalam buku keuangan, begitu pula dengan pembayaran SPP bulanan, sehingga tidak ada ruang untuk praktik pungli.

Baca juga: Kronologi Suami Tikam Istri hingga Tewas di Gorontalo Utara

Respons dan Tindak Lanjut Kemenag

Selain memeriksa langsung, Kemenag Bone Bolango juga telah berkoordinasi dengan yayasan yang menaungi sekolah.

Pihak yayasan disebut sudah mengetahui persoalan ini dan mendukung pengelolaan dana yang transparan agar tidak menimbulkan polemik di masyarakat.