Megawati Umumkan Struktur PDIP Terbaru, Hasto Kristiyanto Dicopot dari Posisi Sekjen

TRIBUNGORONTALO.COM -- Struktur Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang mengalami perombakan kini diumumkan.

Ada beberapa yang masih pada jabatannya dan ada pula yang dimutasikan bahkan dicopot.

Seperti yang terjadi pada Hasto Kristiyanto yang dicopot dari jabatannya sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P.

Dilansir dari Tribunnews.com, inilah struktur PDIP terbaru periode 2025-2030, Megawati Ketua Umum, Hasto Kristiyanto tak lagi Sekjen. 

Struktur PDIP terbaru periode 2025-2030 ini dibacakan langsung oleh Megawati sebelum penutupan Kongres ke-6 di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Badung, Bali, Sabtu (2/8/2025).

Dalam daftar pengurus DPP PDIP, Hasto Kristiyanto tidak lagi menjadi Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP.

Posisi Hasto yang baru mendapat amnesti dari Presiden RI Prabowo Subianto dirangkap oleh Megawati.

Berikut Daftar Susunan DPP PDIP

1. Ketua Umum: Megawati Soekarnoputri
2. Ketua bidang Kehormatan: Komarudin Watubun 
3. Ketua Bidang pemenangan Legislatif: Bambang Wuryanto/Pacul
4. Ketua Bidang Pemenangan Eksekutif: Dedy Sitorus
5. Ketua Bidang Ideologi: Djarot
6. Ketua Bidang Keanggotaan dan Organisasi: Andreas Parera
7. Ketua Bidang SDM : Said Abdullah
8. Ketua Bidang Politik: Puan Maharani
9. Ketua Bidang Pemerintahan dan Otonomi daerah: Ganjar
10. Ketua Bidang LN: Ahmad Basarah 
11. Ketua Bidang Reformasi Hukum Nasional: Yasona H. Laoly
12. Ketua Bidang Perekonomian: Basuki Tjahaya Purnama/Ahok: 
13. Ketua Bidang Kebudayaan: Rano Karno
14. Ketua Bidang Pendidikan: Puti Guntur Soekarnoputri
15. Ketua Bidang Kebijakan Publik & Birokrasi: A. Azwar Anas
16. Ketua Bidang Penanggulangan Bencana: Tri Risma Harini
17. Ketua BidangIndustti & Perdagangan: Darmadi Duriat
18. Ketua Bidang Kesehatan: Ribka Ciptaning
19. Ketua Bidang Jaminan Sosial: Charles Honoris
20. Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan&Anak: I Gusti Ayu Bintang Puspayoga
21. Ketua Bidang Koperasi & UKM: Andreas Beni Susetyo
22. Ketua Bidang Pariwisata: Wiryanti Sukamdani
23. Ketua Bidang Pemuda & Olahraga: Esti  Wijayanti
24. Ketua Bidang Agama & Kepercayaan : Zuhairi Misrawi
25. Ketua Bidang Ekonomi Kreatif & Ekonomi Digital: Prananda Prabowo
26. Ketua Bidang Pertanian & Pangan: Sadarestu
27. Ketua Bidang Kelautan & Perikanan: Rokhmin Dahuri
28. Ketua Bidang Kehutanan & Lingkungan: Erico Sutarduga
29. Ketua Bidang Hukum & Advokasi : Ronny Talepessi
30. Sekretaris Jenderal: Masih dirangkap oleh Ketum.
31. Wasekjen Bidang Internal : Dolfie 
32. Wasekjen Bidang Pemerintahan: Utut
33. Wasekjen Bidang Kerakyatan: Sri Rahayu
34. Wasekjen Bidang Komunikasi: Adian Napitupulu
35. Wasekjen Bidang Sekretatiat: Aryo Adi
36. Bendahara Umum: Oly Dondokambay
37. Wakil Bendahara Internal: Rudianto Chen
38. Wakil Bendahara Eksternal: Yuke Yurike 

Itulah tadi struktur PDIP terbaru periode 2025-2025, Megawati Ketua Umum, Hasto Kristiyanto tak lagi Sekjen. 

Oposisi atau Koalisi?

Kembali dipimpin Megawati Soekarnoputri, PDIP menegaskan status partainya, koalisi atau oposisi?

PDIP dipastikan tidak akan berada di posisi koalisi maupun oposisi.

Megawati menyatakan bahwa PDIP akan berperan sebagai partai penyeimbang, demi menjaga arah pembangunan nasional tetap berada dalam rel konstitusi.

“Oleh karena itu, PDIP tidak memposisikan sebagai oposisi, dan juga tidak semata-mata membangun koalisi kekuasaan. Kita adalah partai ideologis, berdiri di atas kebenaran, berpihak pada rakyat, dan bersikap tegas sebagai partai penyeimbang,” ujar Megawati dalam pidato politiknya saat Kongres ke-6 PDIP di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Sabtu (2/8/2025).

Megawati menegaskan bahwa PDIP akan tetap mendukung kebijakan pemerintah selama kebijakan itu berpihak kepada rakyat.

Namun, dia memastikan bahwa PDIP akan bersikap tegas serta kritis jika ada penyimpangan dari nilai-nilai Pancasila dan keadilan sosial yang dilakukan pemerintah.

“Kita akan mendukung setiap kebijakan pemerintah yang berpihak pada rakyat. Namun kita juga akan bersuara lantang dan bertindak tegas terhadap setiap penyimpangan dari nilai-nilai Pancasila, keadilan sosial, dan amanat penderitaan, dan saya tambahkan, hukum yang berkeadilan,” jelas Megawati.

Megawati menekankan bahwa keberpihakan PDIP bukanlah soal berada di dalam atau di luar kekuasaan, melainkan soal konsistensi terhadap nilai-nilai kebenaran dan moralitas politik yang diwariskan Bung Karno.

“Sebab bagi kita, keberpihakan bukan soal berada di dalam atau di luar pemerintahan, tetapi setia pada kebenaran dan berpijak pada moralitas politik yang diajarkan oleh bapak kita, Bung Karno,” kata Megawati.

Dia mengingatkan bahwa demokrasi Indonesia tidak boleh dikerdilkan dengan perebutan kekuasaan antar elite politik.

Menurut Megawati, demokrasi sejati harus berakar pada kedaulatan rakyat dan supremasi konstitusi.

“Demokrasi kita bukan demokrasi blok-blokan kekuasaan, melainkan demokrasi yang bertumpu pada kedaulatan rakyat dan konstitusi. Itu paling tinggi lho, jangan kalian ubah-ubah,” tegas Presiden ke-5 RI itu, seperti dilansir kompas.com.

Diberitakan sebelumnya, Megawati Soekarnoputri kembali dikukuhkan sebagai Ketua Umum PDIP untuk periode 2025–2030 dalam Kongres ke-6 partai yang digelar sejak Jumat (1/8/2025) di Bali.

Ketua Steering Committee Kongres, Komarudin Watubun, menyebut bahwa seluruh peserta kongres secara bulat meminta agar Megawati segera dikukuhkan kembali bahkan sebelum sidang-sidang komisi dimulai.

“Peserta begitu selesai pembukaan, buka sidang pertama, 100 persen minta mendesak segera dikukuhkan kembali Ibu. Jadi sudah selesai,” kata Komarudin.

Setelah pengukuhan, agenda kongres dilanjutkan dengan pembentukan komisi untuk menyusun rencana strategis dan rekomendasi partai ke depan. (*)

Artikel ini telah tayang di Tribun-Medan.com