Siswa Dipaksa Beli Kaus Kaki Rp40 Ribu, Wali Murid SMPN Samarinda Mengeluh Tertekan

TRIBUNGORONTALO.COM — Sejumlah wali murid di salah satu SMP Negeri di Samarinda, Kalimantan Timur, mengaku tertekan dengan kewajiban membeli seragam dan perlengkapan sekolah melalui pihak sekolah dengan harga yang dinilai memberatkan.

Biaya yang harus dibayarkan orangtua untuk seragam dan atribut sekolah disebut mencapai lebih dari Rp1,4 juta per siswa.

Salah satunya adalah harga kaus kaki berlogo sekolah yang dijual Rp40 ribu per pasang, meski di pasaran harga kaus kaki sejenis bisa jauh lebih murah.

“Kita sudah dikasih selebaran sejak awal masuk. Isinya macam-macam, dari baju batik Rp175 ribu, baju olahraga Rp200 ribu, sampai jilbab juga harus tiga macam,” kata Oki, salah satu orangtua siswa yang sehari-hari bekerja sebagai pengemudi ojek online, Senin (28/7/2025).

Selain seragam, siswa juga diwajibkan membeli perlengkapan lain seperti dasi, topi, hingga kaus kaki, semua harus bermotif atau berlogo sekolah.

“Pokoknya semua harus ada lambang sekolah. Enggak boleh beli sendiri di luar. Kalau tidak, nanti anak dianggap tidak seragam, kasihan katanya. Itu sindiran halus dari sekolah,” kata Erli, ibu rumah tangga yang juga wali murid.

Meski tidak ada ancaman tertulis, para orangtua mengaku khawatir anak-anak mereka mendapat tekanan sosial di sekolah jika belum melengkapi atribut.

“Sebenarnya kita dikasih waktu, tapi anak saya sudah ditanya-tanya kapan pakai seragam lengkap. Sekarang sudah mulai belajar, sementara seragam khasnya belum terbeli semua,” tambah Oki.

Biaya total yang harus dibayarkan orangtua, kata Oki, berkisar Rp1,415 juta.

Itu belum termasuk kebutuhan pribadi siswa di luar atribut sekolah. Oki juga menyoroti harga kartu pelajar yang menurutnya terlalu mahal.

“Bayangkan, satu kartu pelajar harganya Rp50 ribu. Padahal Pak Wali Kota bilang maksimal Rp10 ribu dan seharusnya ditanggung dari dana BOS,” jelasnya.

Baik Oki maupun Erli berharap Pemerintah Kota Samarinda dan Dinas Pendidikan meninjau ulang kebijakan pembelian seragam yang mewajibkan orangtua hanya membeli dari sekolah atau koperasi sekolah.

“Kita bukan enggak mau beli, tapi harga-harga itu enggak wajar. Harapannya, kalau bisa harga ditekan atau beri opsi agar bisa beli di luar, asal sesuai,” ujar Erli.

Meski demikian, mereka mengapresiasi kebijakan sekolah yang membebaskan biaya buku dan Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD).

Namun, pembelian seragam tetap menjadi beban utama.