Gara-gara tak Lulus PPPK, Guru Honorer Segel Sekolah hingga Siswa Belajar di Teras

TRIBUNGORONTALO.COM — Puluhan murid di SD Negeri 05 Sungai Limau, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, terpaksa harus menimba ilmu di teras sekolah.

Hal ini buntut dari aksi penyegelan ruang belajar oleh seorang penjaga sekolah yang juga merupakan keluarga penghibah lahan sekolah tersebut.

Sejak Selasa (29/7/2025), ratusan siswa tak lagi bisa menempati ruang kelas seperti biasa.

Aksi penyegelan ini dipicu kekecewaan sang penjaga sekolah lantaran statusnya yang tak kunjung diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Penyegelan itu sendiri dilakukan pada Kamis (25/7/2025). Tindakan ini merupakan puncak protes penjaga sekolah yang merasa janji lama pemerintah daerah tak kunjung ditepati.

Pasalnya, di tahun 1980-an, pihak keluarga sudah menyerahkan tanah sebagai lokasi pendirian sekolah dengan syarat salah satu anggota keluarga diangkat sebagai pegawai tetap di sekolah tersebut.

“Berdasarkan perjanjian itu, penjaga sekolah ini tidak terima, karena sudah 9 tahun mengabdi, namun tidak kunjung diangkat,” kata Kepala SD Negeri 05 Sungai Limau, Eri, kepada TribunPadang.com.

Menurut Eri, jika mengacu pada surat hibah lama itu, pemerintah mestinya memenuhi janji untuk menjadikan penjaga sekolah sebagai pegawai, bukan hanya pekerja honorer seperti selama belasan tahun ini.

Malah, posisi yang dijanjikan awalnya adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Menjadi pimpinan sekolah di sana, Eri mengaku sudah berupaya meredam aksi penyegelan dengan pendekatan kekeluargaan.

Ia mendekati sang penjaga sekolah secara personal, sebab secara adat, ia juga kakak bagi penjaga sekolah tersebut.

“Makanya sejak awal saya coba dekati secara personal, baru melalui kedinasan hingga akhirnya pada tingkat pemerintah nagari dan niniak mamak,” ujar Eri.

Sayangnya, rasa kecewa yang terlanjur dalam membuat upaya mediasi berjalan buntu.

Eri memahami niat penjaga sekolah tersebut yang ingin memperjuangkan haknya. Ia pun tidak pernah mengarahkan persoalan ini ke ranah pidana.

“Tindakannya menurut saya jelas untuk memperjuangkan hak. Tapi berdampak pada proses belajar mengajar. Sehingga menimbulkan masalah,” kata dia.