Sentil Progres DOB Gorontalo, DPR Sebut Pemekaran Wilayah Membebani Fiskal

Menurutnya, DPD secara kelembagaan telah resmi mendesak pencabutan moratorium, seiring dengan aspirasi kuat dari daerah yang menginginkan pemekaran segera dibuka kembali.

Syarief mengimbau seluruh elemen di Provinsi Gorontalo untuk bersiap menghadapi kemungkinan pembukaan pemekaran.

Persiapan tersebut mencakup kajian teknis, seperti penyusunan fiskal, demografi, pelayanan publik, potensi sumber daya alam, dan bentuk kelembagaan pemerintahan transisi pasca pemekaran.

“Kita semua mendambakan kesetaraan akan perhatian dan pelayanan pemerintah, namun semua itu tidak bisa diwujudkan jika pemerintah, legislator, serta semua elemen masyarakat tidak kompak dalam mengeroyok persoalan ini,” ungkapnya.

Syarief juga menegaskan bahwa seluruh aspirasi pemekaran daerah harus dihormati dan diperjuangkan secara proporsional.

Lima wilayah yang terus didorong CDOB-nya adalah Boliyohuto, Kota Telaga, Gorontalo Barat, Paguyaman Raya, Panipi, dan Bone Pesisir.

“Masing-masing wilayah memiliki karakteristik, potensi, dan urgensi tersendiri. Kami di DPD RI berkomitmen untuk terus mengawal dan memperjuangkan semua aspirasi ini tanpa mengedepankan satu wilayah di atas wilayah lain,” tandasnya.

Syarief menambahkan bahwa dirinya dan tim terus memantau dinamika dan perkembangan gerakan CDOB di tingkat daerah.

Ia menyambut baik adanya semangat kolektif dari masyarakat untuk memperjuangkan otonomi baru sebagai jalan mempercepat pemerataan pembangunan dan pelayanan publik.

“Menurut saya semua daerah punya hak yang sama untuk berkembang dan mendapatkan perhatian setara dari negara,” pungkasnya. (*)