Wacana DOB Gorontalo

Sentil Progres DOB Gorontalo, DPR Sebut Pemekaran Wilayah Membebani Fiskal

Wacana pemekaran sejumlah daerah otonomi baru (DOB) di Provinsi Gorontalo kembali mencuat dalam rapat kerja Komisi II DPR RI

|
Penulis: Herjianto Tangahu | Editor: Wawan Akuba
FOTO: Herjianto Tangahu, TribunGorontalo.com
DOB GORONTALO -- Rapat kerja Komisi II DPR RI dalam rangka pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kota dan Kabupaten Gorontalo di Aula Rujab Gubernur Gorontalo sekira pukul 09.00 Wita, Kamis (17/7/2025). 

Perjuangan DOB

Senator Gorontalo, Syarief Mbuinga, menegaskan komitmennya bersama DPD RI untuk terus memperjuangkan pembentukan lima Calon Daerah Otonomi Baru (CDOB) kabupaten baru di Provinsi Gorontalo

Hal ini ia sampaikan saat dikonfirmasi TribunGorontalo.com, Jumat (20/6/2025).

Menurut Syarief, sebagai wakil daerah di tingkat pusat, DPD memiliki peran strategis dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas), khususnya yang menyangkut otonomi daerah dan pembentukan DOB.

Ia menyebut bahwa secara kelembagaan, DPD RI sangat aktif mendorong pemekaran wilayah-wilayah yang dianggap telah memenuhi syarat.

"Secara kelembagaan saat ini DPD sangat aktif mendorong pemekaran daerah yang memang sudah layak dimekarkan," kata Syarief.

Begitu pula dirinya sebagai Senator perwakilan Gorontalo yang berulang kali menyuarakan pentingnya percepatan pembentukan CDOB Gorontalo, baik dalam rapat-rapat Komite I maupun pertemuan strategis lainnya.

Syarief mengungkapkan bahwa pada Desember 2024 lalu, Ketua Komite I DPD RI telah mengeluarkan surat pernyataan resmi dalam audiensi bersama Forum Koordinasi Nasional Percepatan Pembentukan Daerah Otonomi Baru (Forkonas PPDOB) seluruh Indonesia.

“Surat tersebut berisi tiga poin, salah satunya adalah mendesak pemerintah untuk segera mencabut moratorium pemekaran DOB demi mendukung pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Meski begitu, hingga April–Mei 2025, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) masih menegaskan bahwa moratorium belum dicabut.

Pemerintah pusat masih menunggu hasil Rapat Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) dan penyelesaian dua Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) turunan dari UU Otonomi Daerah, yaitu RPP Penataan Daerah dan RPP Desain Besar Penataan Daerah.

“Proses dua RPP itu terus berjalan, dan Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizami, menargetkan rampung tahun 2025 ini,” jelas Syarief usai mengikuti rapat kerja dan FGD Komite I DPD RI bersama Kemendagri di Jakarta.

Syarief menegaskan bahwa DPD RI tidak akan tinggal diam menunggu keputusan pusat.

Secara pribadi, ia mengaku telah melakukan pertemuan silaturahmi dengan rekan-rekan lintas partai di DPR RI guna membisikkan pentingnya CDOB Gorontalo terus diperjuangkan di forum parlemen.

“Sebagai perwakilan Gorontalo tentu saya ikut berdiri dalam bingkai kelembagaan DPD RI yang terus melakukan pressure,” ujarnya.

Halaman
123
Berita Terkait

Ikuti kami di

AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved