PEMPROV GORONTALO
Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail Tegaskan Tidak Ada Beras Oplosan, Bulog Klaim Sistem Ketat
Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail menyebut belum ada laporan dari instansi manapun mengenai temuan beras oplosan di Provinsi Gorontalo.
Penulis: Herjianto Tangahu | Editor: Aldi Ponge
TRIBUNGORONTALO.COM, Gorontalo -- Pemerintah Provinsi Gorontalo menegaskan belum ditemukan beras oplosan yang beredar di wilayah Gorontalo.
Diketahui, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkapkan, beras oplosan beredar bahkan sampai di rak supermarket dan minimarket, dikemas seolah-olah premium, tapi kualitas dan kuantitasnya menipu.
Temuan tersebut merupakan hasil investigasi Kementerian Pertanian (Kementan) bersama Satgas Pangan yang menunjukkan 212 merek beras terbukti tidak memenuhi standar mutu, mulai dari berat kemasan, komposisi, hingga label mutu.
Beberapa merek tercatat menawarkan kemasan “5 kilogram (kg)” padahal isinya hanya 4,5 kg. Lalu banyak di antaranya mengklaim beras premium, padahal sebenarnya berkualitas biasa.
Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail menyebut belum ada laporan dari instansi manapun mengenai temuan beras oplosan di Provinsi Gorontalo.
"Belum ada, saya belum menerima laporan soal itu," jelas saat diwawancarai TribunGorontalo.com, Rabu (16/7/2025).
Gusnar pun meyakinkan bahwa beras bantuan yang saat ini tengah didistribusikan kepada lebih dari 116 ribu kepala keluarga (KK), berasal dari gudang Bulog dan memiliki kualitas baik.
"Dan saya pastikan beras yang akan dibagikan kepada 116.276 KK adalah beras yang bagus, bukan oplosan," tegas Gusnar.
Pimpinan Bulog Cabang Gorontalo, La Ode Suleman Ngkalusa, juga membeberkan sistem ketat dalam penyaluran beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) untuk mencegah penyalahgunaan, termasuk kemungkinan terjadinya pengoplosan beras.
"Mekanisme penyaluran beras SPHP itu ada empat saluran yaitu gerakan tangan murah, koperasi Desa Merah Putih, melalui pengecer di pasar dan kios binaan dinas pangan," rincinya.
La Ode menjelaskan, seluruh proses distribusi dilakukan secara protektif, termasuk berbasis aplikasi digital yang mengatur pembelian dan penyaluran beras agar transparan dan dapat dipantau.
"Mereka harus menggunakan aplikasi. Pada saat order itu by aplikasi," katanya.
Langkah ini diterapkan untuk memastikan beras tersebut benar-benar sampai ke tangan konsumen yang berhak, dan untuk mengetahui jalur distribusinya dengan jelas—dari siapa dan kepada siapa beras tersebut dibeli dan dijual.
"Bahkan masyarakat dibatasi pembeliannya hanya 2 sak atau 10 kg setiap orang," imbuhnya.
Terkait stok beras di Gorontalo, La Ode menyebutkan bahwa Bulog saat ini memiliki cadangan sebanyak 6.500 ton.
Dinas PPPA Provinsi Gorontalo Pastikan Hak Anak dan Perempuan Terpenuhi, Ini Targetnya |
![]() |
---|
Dinas PUPR-PKP Provinsi Gorontalo Garap 2 Proyek Jalan Strategis untuk Tingkatkan Mobilitas Warga |
![]() |
---|
Wakil Gubernur Gorontalo Salurkan Ribuan Bantuan untuk Pelaku UMKM |
![]() |
---|
Wagub Idah Ajak ASN Gorontalo Perkuat Pengabdian |
![]() |
---|
Kadis PPPA Gorontalo Yana Yanti Sebut Kader PKK Jadi Motor Penggerak Desa Ramah Perempuan dan Anak |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.