Kasus Penyerangan Kantor Melebar ke Penganiayaan, Beda Versi Satpol PP Kota Gorontalo dengan Polisi

TRIBUNGORONTALO.COM, Gorontalo – Kasus penyerangan kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Gorontalo kini melebar ke dugaan penganiayaan terhadap anggota polisi.

Namun, versi kejadian dari pihak Satpol PP dan Kepolisian saling berbeda.

Polda Gorontalo melalui Direktur Reserse Kriminal Khusus, Kombes Pol Maruly Pardede, menyampaikan bahwa seorang personel polisi, Dwi Oktavian Laliyo, menjadi korban pengeroyokan oleh sejumlah anggota Satpol PP Kota Gorontalo.

Peristiwa itu disebut terjadi saat korban melintasi lokasi razia minuman keras (miras) oleh Satpol PP pada awal Juli 2025.

“Tanpa ada penjelasan apa-apa langsung melakukan pengeroyokan, bahkan personel kami disiksa dengan alat setrum di bagian leher,” ungkap Kombes Pol Maruly saat membesuk korban di Rumah Sakit Multazam, Senin (7/7/2025).

Menurutnya, korban saat itu tidak sedang menjalankan tugas kedinasan, melainkan dalam kapasitas sebagai warga sipil yang kebetulan melintas.

Pihaknya menyayangkan tindakan kekerasan tersebut dan memastikan akan menindaklanjuti kasus ini sesuai hukum.

Namun, pernyataan berbeda datang dari Pemerintah Kota Gorontalo melalui kuasa hukumnya, Ardy Wiranata Arsyad.

Ia menegaskan bahwa personel Satpol PP tidak membawa, apalagi menggunakan, alat kejut listrik seperti yang dilaporkan.

“Setelah saya cek ke Satpol PP, tidak ada penggunaan alat setrum. Bahkan mereka tidak memiliki alat itu. Yang ada hanya HT (handy talky) dengan lampu. Jangan sampai HT itu disalahartikan sebagai alat kejut,” kata Ardy saat diwawancarai TribunGorontalo.com, Selasa (8/7/2025).

Ardy menyebut, Satpol PP saat itu tengah melaksanakan razia penegakan Perda, termasuk pelarangan penjualan miras dan aktivitas hiburan malam.

Ketegangan terjadi ketika petugas mendatangi salah satu kafe yang diduga melanggar aturan.

“Jika memang terbukti ada pelanggaran hukum oleh anggota Satpol, maka Wali Kota memerintahkan agar proses hukum tetap berjalan. Tidak ada perlindungan bagi yang bersalah,” lanjutnya.

Sementara itu, insiden pengeroyokan ini disebut menjadi pemicu aksi balasan berupa penyerangan dan perusakan kantor Satpol PP.

Ardy mengungkapkan bahwa pihaknya juga telah melaporkan kasus dugaan pengrusakan fasilitas negara itu ke kepolisian.

Hal yang sam disampaikan Kabid Humas Kombes Pol Desmont Harjendro. Katanya, Polri tidak akan menoleransi tindakan yang mencoreng nama baik institusi.

“Kami tidak akan mentolerir pelanggaran yang dilakukan oleh anggota kami. Apabila dari hasil pemeriksaan ditemukan bukti kuat, maka tindakan tegas, termasuk sanksi pidana maupun pemecatan tidak hormat akan diberikan,” ujar Desmont dalam keterangannya, Senin (7/7/2025).

Menurutnya, Polda saat ini sementara melakukan pendalaman terhadap kronologi dan fakta di lapangan.

Kapolda Gorontalo juga mengimbau seluruh jajaran Polri untuk tetap menjunjung tinggi profesionalisme dan tidak bertindak di luar kewenangan.

“Polri adalah pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Setiap anggota wajib menjaga integritas dan nama baik institusi,” imbuh Desmont mewakili Kapolda.

Langkah tegas ini diambil untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap Polri sekaligus memperkuat sinergi antara institusi kepolisian dan pemerintah daerah dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat di Gorontalo.

Insiden penyerangan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Gorontalo terjadi pada Sabtu malam, 5 Juli 2025.

Kejadian itu menggegerkan publik setelah sejumlah bagian kantor mengalami kerusakan, termasuk kaca pecah dan fasilitas kantor yang rusak.

Aksi perusakan tersebut diduga melibatkan sejumlah oknum anggota kepolisian.

Dugaan ini mencuat setelah beredar rekaman video dan kesaksian pegawai Satpol PP yang menyebut adanya kehadiran orang berseragam polisi saat keributan terjadi.

Peristiwa ini diduga berawal dari konflik antara anggota Satpol PP dan oknum polisi terkait penertiban atau insiden di lapangan yang belum dijelaskan secara rinci ke publik.

Akibat kejadian itu, kedua pihak saling melaporkan ke institusinya masing-masing, sehingga memunculkan perhatian serius dari pimpinan daerah maupun aparat hukum. (*)