Terbongkar! KPU Sewa Jet Pribadi saat Pilkada 2024, Koalisi Antikorupsi Lapor KPK

TRIBUNGORONTALO.COM - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI akhirnya buka suara soal penggunaan jet pribadi selama gelaran Pemilu 2024 yang lalu.

Ketua KPU RI, Mochammad Afifuddin, membenarkan langkah kontroversial ini.

Ia berdalih untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan melakukan inspeksi mendadak ke jajaran KPU di berbagai daerah.

"Merasa diawasi langsung, maka secara psikologis KPU daerah bekerja sesuai target dan timeline yang telah ditetapkan. Dalam hal ini KPU RI tidak hanya menerima laporan tapi langsung memantau ke lapangan," klaim Afif dalam keterangannya, Sabtu (24/5/2025).

Afif bahkan mengklaim bahwa inspeksi langsung ini berdampak positif terhadap kelancaran distribusi logistik Pemilu 2024.

Menurutnya, potensi kesalahan dalam pengadaan, pengepakan, hingga distribusi logistik dapat diminimalkan, terutama di daerah-daerah yang selama ini kerap menjadi langganan keterlambatan.

"Berbagai daerah yang biasanya langganan terjadi keterlambatan logistik pada pemilu sebelumnya, dapat diselesaikan tepat waktu pada pemilu 2024," ujarnya penuh keyakinan.

Tak hanya itu, Afif juga berani menyatakan bahwa penggunaan jet pribadi justru mendukung efisiensi anggaran logistik secara keseluruhan.

"Bahkan secara umum, anggaran logistik Pemilu 2024 dilakukan efisiensi sekitar Rp380 miliar," tegasnya.

Namun, kebijakan "langit tinggi" KPU ini tak luput dari sorotan tajam publik.

Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi yang beranggotakan Transparency International Indonesia, Themis Indonesia, dan Trend Asia, bahkan telah melaporkan dugaan penyimpangan anggaran ini ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada awal Mei 2025.

Koalisi menyoroti adanya potensi mark-up yang signifikan dalam pengadaan jasa sewa jet pribadi.

Mereka mencurigai selisih antara nilai kontrak dan pagu anggaran mencapai angka fantastis, yakni Rp19 miliar.

Tak hanya ke KPK, koalisi juga mengambil langkah tegas dengan melaporkan seluruh anggota KPU dan Sekretaris Jenderal KPU ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Laporan yang dilayangkan pada 22 Mei 2025 ini berfokus pada proses pengadaan jet pribadi yang dinilai tidak transparan, termasuk penggunaan e-katalog tertutup dan pemilihan penyedia jasa yang dianggap belum memiliki rekam jejak yang mumpuni.

DPR Sudah Ingatkan KPU Soal Jet Pribadi Sejak Dulu! "Tidak Pantas!"

Anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, mengungkapkan bahwa pihaknya sebenarnya sudah pernah mengingatkan para Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI untuk lebih bijak dalam menggunakan fasilitas, termasuk penggunaan jet pribadi.

Menurut Doli, teguran tersebut dilayangkan pada periode sebelumnya, saat dirinya masih menjabat sebagai Ketua Komisi II DPR RI.

Ia menilai penggunaan jet pribadi oleh Komisioner KPU RI hanya untuk keperluan monitoring di daerah adalah tindakan yang tidak pantas.

"Ya benar, jadi waktu periode yang lalu itu kami sudah ingatkan ya, mengingatkan dan menegur sebetulnya. Ya, sekalipun mengkoreksi bahwa ya penggunaan privat jet itu secara normatif itu tidak pantas. Gitu ya," kata Doli saat dimintai tanggapannya pada Jumat (9/5/2025), jauh sebelum ramainya laporan ke KPK saat ini.

Pernyataan Doli ini sekaligus merespons laporan dari koalisi masyarakat sipil kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan kejanggalan penggunaan dana oleh KPU untuk Pemilu 2024.

Lebih lanjut, Doli menjelaskan bahwa teguran yang dilakukan saat itu bertujuan agar para komisioner KPU RI menyadari bahwa anggaran yang digunakan untuk perjalanan dinas adalah uang pajak dari rakyat.

"Karena apa? Karena kan mereka menggunakan anggaran negara, itu kan duitnya duit rakyat, duit negara itu duit rakyat," ucap legislator dari Fraksi Partai Golkar tersebut.

Meski demikian, Doli juga mengakui bahwa pihaknya pernah menyampaikan kepada KPU RI untuk memaksimalkan pengajuan anggaran untuk Pemilu 2024.

Namun, ia menegaskan bahwa persetujuan anggaran tersebut bukan berarti untuk membenarkan penggunaan jet pribadi, melainkan untuk menjamin proses Pemilu 2024 berjalan dengan kualitas yang baik.

"Nah, dan kami kan waktu itu memang sebetulnya memberikan perhatian lebih, jadi anggaran itu kan kami minta supaya memang disusun semaksimal mungkin supaya pemilu kita itu berkualitas," ucapnya.

"Nah, jadi sebetulnya perhatian pemerintah untuk menambah anggaran itu bukan ditujukan untuk melakukan hal-hal yang tidak pantas atau yang berlebihan. Nah, private jet itu kan barang mewah gitu ya barang mewah," tandas Doli.(*)