Viral Gara-gara Aksi Premanisme, Ternyata Ormas GRIB Jaya Sudah Lama Eksis di Gorontalo

Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai kewenangan ormas tersebut dalam penegakan hukum.

Di Bali, penolakan terhadap GRIB Jaya datang dari berbagai pihak, mulai dari Wakil Gubernur Bali, I Nyoman Giri Prasta, hingga para pecalang, petugas keamanan adat Pulau Dewata.

Giri Prasta menegaskan bahwa Bali telah memiliki aparatur negara (TNI-Polri) dan pecalang desa adat yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Kehadiran ormas dari luar dikhawatirkan akan mengganggu sistem keamanan berbasis kearifan lokal yang sudah berjalan baik.

Sementara itu, di Kalimantan Tengah, GRIB Jaya menjadi sorotan setelah melakukan penyegelan pabrik PT Bumi Asri Pasaman (BAP) di Kabupaten Barito Selatan.

Tindakan ini menuai kecaman dari Gubernur Kalteng, Agustiar Sabran, dan Kapolda Kalteng, Iwan Kurniawan.

Gubernur Agustiar menegaskan bahwa ormas tidak boleh berada di atas negara dan harus patuh terhadap hukum yang berlaku.

Ia menyatakan akan menertibkan ormas yang melanggar hukum melalui aparat penegak hukum.

Wakil Gubernur Kalteng, Edi Pratowo, menyatakan bahwa kemungkinan pembubaran GRIB Jaya di Kalteng masih dalam tahap evaluasi.

Kontroversi GRIB Jaya di Kalteng bermula dari penyegelan pabrik PT BAP atas dasar surat kuasa dari seorang warga terkait masalah pembayaran lebih dari Rp1,4 miliar.

GRIB Jaya sendiri baru berdiri di Kalteng pada 28 Februari 2025, berdasarkan Surat Keputusan dari DPP GRIB Jaya Pusat.(*)