Viral Gara-gara Aksi Premanisme, Ternyata Ormas GRIB Jaya Sudah Lama Eksis di Gorontalo

TRIBUNGORONTALO.COM, Gorontalo – Ternyata Provinsi Gorontalo sudah memiliki kepengurusan resmi organisasi Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya.

Adalah Andi Ilham ditunjuk sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) GRIB Jaya Gorontalo.

Penunjukan Andi Ilham diteken langsung oleh Ketua Umum GRIB Jaya Hercules Rosario de Marshal bersama Sekretaris Jenderal Zulfikar.

Struktur DPD GRIB Jaya Gorontalo juga melibatkan Mohamad Vini Sidiki sebagai sekretaris dan Iqbal Sikkiri sebagai bendahara.

Baca juga: Roy Suryo Tim Menolak Mentah-mentah Hasil Forensik Polri soal Ijazah Jokowi

Andi Ilham bukan nama baru di kancah politik Gorontalo. Ia pernah mencalonkan diri sebagai Wakil Wali Kota Gorontalo dalam Pilkada 2024.

Saat menerima mandat dari Hercules, Andi Ilham mengaku jika ketuanya itu meminta pihaknya fokus pada membantu masyarakat.

Keberadaan GRIB Jaya di Gorontalo ini muncul di tengah sorotan nasional terhadap organisasi tersebut, menyusul insiden pembakaran mobil polisi di Depok yang diduga melibatkan anggotanya.

Bahkan Gubernur Bali Wayan Koster secara tegas menyatakan akan menolak kehadiran GRIB Jaya di wilayahnya, meskipun belum ada pendaftaran resmi dari organisasi itu.

Sampai saat ini belum ada tanggapan dari DPD GRIB Jaya Gorontalo terkait isu-isu nasional yang menyangkut organisasi tersebut.

Ormas GRIB Jaya Ditolak di Bali dan Kalteng

Organisasi masyarakat (ormas) Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya tengah menjadi sorotan publik, terutama di media sosial X.

Ormas ini ramai diperbincangkan lantaran menuai penolakan dari berbagai elemen masyarakat di Bali dan Kalimantan Tengah (Kalteng).

Penolakan ini diduga kuat dipicu oleh praktik premanisme yang dilakukan oleh anggota GRIB Jaya.

Sejumlah warganet di X mengungkapkan keresahan mereka terkait aktivitas GRIB Jaya.

Salah satu akun bahkan menyoroti tindakan penyegelan sebuah perusahaan di Kalimantan Tengah oleh GRIB Jaya terkait sengketa dengan seorang warga, padahal belum ada putusan pengadilan.

Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai kewenangan ormas tersebut dalam penegakan hukum.

Di Bali, penolakan terhadap GRIB Jaya datang dari berbagai pihak, mulai dari Wakil Gubernur Bali, I Nyoman Giri Prasta, hingga para pecalang, petugas keamanan adat Pulau Dewata.

Giri Prasta menegaskan bahwa Bali telah memiliki aparatur negara (TNI-Polri) dan pecalang desa adat yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Kehadiran ormas dari luar dikhawatirkan akan mengganggu sistem keamanan berbasis kearifan lokal yang sudah berjalan baik.

Sementara itu, di Kalimantan Tengah, GRIB Jaya menjadi sorotan setelah melakukan penyegelan pabrik PT Bumi Asri Pasaman (BAP) di Kabupaten Barito Selatan.

Tindakan ini menuai kecaman dari Gubernur Kalteng, Agustiar Sabran, dan Kapolda Kalteng, Iwan Kurniawan.

Gubernur Agustiar menegaskan bahwa ormas tidak boleh berada di atas negara dan harus patuh terhadap hukum yang berlaku.

Ia menyatakan akan menertibkan ormas yang melanggar hukum melalui aparat penegak hukum.

Wakil Gubernur Kalteng, Edi Pratowo, menyatakan bahwa kemungkinan pembubaran GRIB Jaya di Kalteng masih dalam tahap evaluasi.

Kontroversi GRIB Jaya di Kalteng bermula dari penyegelan pabrik PT BAP atas dasar surat kuasa dari seorang warga terkait masalah pembayaran lebih dari Rp1,4 miliar.

GRIB Jaya sendiri baru berdiri di Kalteng pada 28 Februari 2025, berdasarkan Surat Keputusan dari DPP GRIB Jaya Pusat.(*)