Viral Gara-gara Aksi Premanisme, Ternyata Ormas GRIB Jaya Sudah Lama Eksis di Gorontalo

TRIBUNGORONTALO.COM, Gorontalo – Ternyata Provinsi Gorontalo sudah memiliki kepengurusan resmi organisasi Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya.

Adalah Andi Ilham ditunjuk sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) GRIB Jaya Gorontalo.

Penunjukan Andi Ilham diteken langsung oleh Ketua Umum GRIB Jaya Hercules Rosario de Marshal bersama Sekretaris Jenderal Zulfikar.

Struktur DPD GRIB Jaya Gorontalo juga melibatkan Mohamad Vini Sidiki sebagai sekretaris dan Iqbal Sikkiri sebagai bendahara.

Baca juga: Roy Suryo Tim Menolak Mentah-mentah Hasil Forensik Polri soal Ijazah Jokowi

Andi Ilham bukan nama baru di kancah politik Gorontalo. Ia pernah mencalonkan diri sebagai Wakil Wali Kota Gorontalo dalam Pilkada 2024.

Saat menerima mandat dari Hercules, Andi Ilham mengaku jika ketuanya itu meminta pihaknya fokus pada membantu masyarakat.

Keberadaan GRIB Jaya di Gorontalo ini muncul di tengah sorotan nasional terhadap organisasi tersebut, menyusul insiden pembakaran mobil polisi di Depok yang diduga melibatkan anggotanya.

Bahkan Gubernur Bali Wayan Koster secara tegas menyatakan akan menolak kehadiran GRIB Jaya di wilayahnya, meskipun belum ada pendaftaran resmi dari organisasi itu.

Sampai saat ini belum ada tanggapan dari DPD GRIB Jaya Gorontalo terkait isu-isu nasional yang menyangkut organisasi tersebut.

Ormas GRIB Jaya Ditolak di Bali dan Kalteng

Organisasi masyarakat (ormas) Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya tengah menjadi sorotan publik, terutama di media sosial X.

Ormas ini ramai diperbincangkan lantaran menuai penolakan dari berbagai elemen masyarakat di Bali dan Kalimantan Tengah (Kalteng).

Penolakan ini diduga kuat dipicu oleh praktik premanisme yang dilakukan oleh anggota GRIB Jaya.

Sejumlah warganet di X mengungkapkan keresahan mereka terkait aktivitas GRIB Jaya.

Salah satu akun bahkan menyoroti tindakan penyegelan sebuah perusahaan di Kalimantan Tengah oleh GRIB Jaya terkait sengketa dengan seorang warga, padahal belum ada putusan pengadilan.