Gagal Dibayar Sejak Februari, Mitra Dapur Program Makan Bergizi Gratis Rugi Hampir Rp1 Miliar

TRIBUNGORONTALO.COM – Salah satu mitra pelaksana program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kalibata, Jakarta Selatan, Ira Mesra, mengaku rugi.

Bahkan kerugian itu disebut besar karena ia memang belum menerima pembayaran sejak mulai beroperasi pada Februari 2025. 

Kuasa hukumnya, Danna Harly Putra, menyebut total kerugian yang ditanggung kliennya mencapai Rp975.375.000.

Dalam konferensi pers yang digelar Selasa (15/4/2025), Harly menjelaskan bahwa pihaknya akan menempuh langkah hukum.

Pihaknya akan menempuh langkah perdata maupun melalui pelaporan ke aparat kepolisian.

Hal itu atas dugaan wanprestasi yang dilakukan oleh pihak yayasan penyelenggara program.

“Klien kami telah melaksanakan tugas sebagai penyedia makanan namun tidak menerima pembayaran sedikit pun. Kami merasa langkah hukum adalah opsi yang harus diambil agar keadilan ditegakkan,” ujarnya.

Ira diketahui telah memproduksi sekitar 65.025 porsi makanan dalam dua tahap penyediaan.

Seluruh kebutuhan operasional, seperti bahan makanan, sewa lokasi, perlengkapan dapur, biaya listrik, hingga upah tenaga masak, ditanggung sendiri oleh Ira.

Masalah bertambah rumit setelah Ira baru mengetahui bahwa terdapat perbedaan tarif per porsi berdasarkan tingkat pendidikan penerima.

Berdasarkan informasi yang diterima belakangan, harga untuk PAUD, TK, dan SD kelas 1–3 hanya Rp13.000 per porsi, sementara untuk SD kelas 4–6 sebesar Rp15.000.

Padahal, dalam kontrak awal disebutkan tarif per porsi seragam, yakni Rp15.000 untuk semua jenjang.

“Akibat kekeliruan ini, klien kami telah menyajikan makanan berkualitas porsi Rp15.000 untuk seluruh anak didik, termasuk yang hanya dibayar Rp13.000. Bahkan masih ada potongan biaya sebesar Rp2.500 per porsi,” tambah Harly.

Pihaknya mendesak pemerintah agar turun tangan, tidak hanya untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi Ira, tetapi juga untuk memperbaiki sistem pelaksanaan program MBG secara menyeluruh.

“Kami minta pemerintah tidak menutup mata. Pengawasan harus ditingkatkan dan sistem pelaporan harus dibuka untuk publik, termasuk tempat aduan resmi yang bisa diakses para pelaksana di lapangan,” kata Harly.(*)