Warga Indonesia Ditembak Aparat Malaysia, Menlu Minta Investigasi Mendalam

TRIBUNGORONTALO.COM -- Insiden penembakan yang melibatkan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) di Perairan Tanjung Rhu, Selangor, Malaysia, memicu kecaman dari berbagai pihak.

Peristiwa yang terjadi pada Jumat (24/1/2025) tersebut mengakibatkan satu orang WNI meninggal dunia dan beberapa lainnya mengalami luka-luka.

Menanggapi insiden ini, Menteri Luar Negeri (Menlu) RI, Sugiono, menyampaikan duka cita yang mendalam kepada keluarga korban dan para korban luka.

Dalam siaran pers yang diterima Selasa (28/1/2025), Menlu Sugiono menyesalkan terjadinya jatuhnya korban jiwa akibat tindakan yang dilakukan oleh aparat maritim Malaysia.

“Duka cita yang mendalam kepada keluarga korban atas meninggalnya satu orang WNI dan juga kepada para korban lainnya yang mengalami luka dalam insiden penembakan tersebut,” ujar Sugiono.

Menlu Sugiono juga menyoroti dugaan penggunaan kekuatan berlebihan (excessive use of force) oleh APMM dalam menangani situasi tersebut.

Ia mendorong adanya investigasi menyeluruh atas insiden ini.

“Kami mendorong penyelidikan mendalam, termasuk dugaan adanya penggunaan kekuatan yang tidak proporsional oleh APMM,” tegasnya.

Berdasarkan komunikasi antara Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Kuala Lumpur dan Kepolisian Diraja Malaysia (PDRM), insiden ini terjadi saat APMM menghentikan sebuah kapal yang diduga membawa WNI yang hendak keluar dari Malaysia melalui jalur ilegal.

APMM mengklaim bahwa tindakan mereka dilakukan karena WNI yang berada di kapal tersebut melakukan perlawanan.

Merespons insiden tersebut, KBRI Kuala Lumpur telah meminta akses kekonsuleran untuk menjenguk jenazah korban dan menemui para korban luka.

Dalam pernyataan resminya, Kementerian Luar Negeri RI menegaskan bahwa nota diplomatik telah disampaikan kepada pemerintah Malaysia untuk mendorong penyelidikan mendalam terkait kasus ini.

“KBRI telah meminta akses kekonsuleran untuk memastikan hak-hak para korban terpenuhi dan terus memonitor perkembangan kasus ini. Nota diplomatik juga telah dikirimkan untuk menegaskan pentingnya investigasi terhadap dugaan penggunaan kekuatan berlebihan oleh APMM,” demikian pernyataan resmi Kemlu.

Pihak KBRI memastikan akan terus memberikan pendampingan hukum dan bantuan kekonsuleran kepada para korban.

Sementara itu, Menlu Sugiono mengingatkan pentingnya kerja sama bilateral antara Indonesia dan Malaysia untuk menyelesaikan kasus ini secara transparan dan adil.

Insiden ini menambah daftar panjang kasus yang melibatkan aparat Malaysia dan WNI di perbatasan kedua negara.

Sorotan terhadap penggunaan kekuatan oleh APMM pun semakin meningkat, terutama karena insiden ini memakan korban jiwa.

Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk memastikan keadilan bagi para korban dan keluarga mereka melalui langkah hukum yang tegas. 

Dikecam DPR RI

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengecam tindakan otoritas maritim Malaysia, Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia (APMM), yang melakukan penembakan terhadap pekerja migran Indonesia (PMI).

Sebab akibat penggunaan tindakan berlebihan (excessive use of force) APMM, satu orang tewas dan empat lainnya terluka pada Jumat (24/1).

Demikian Sufmi Dasco dalam keterangannya sebagaimana dikutip dari Antara, Senin (27/1/2025).

“Kami menyayangkan dan mengecam tindakan berlebihan (excessive use of force) yang dilakukan oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM), otoritas maritim Malaysia, yang telah menewaskan satu orang WNI tersebut,” kata Dasco.

Dasco mengatakan, DPR akan membentuk tim untuk memantau proses penanganan insiden penembakan terhadap lima PMI non-prosedural oleh APMM tersebut.

“DPR RI melalui komisi terkait akan membentuk tim untuk memantau penanganan insiden berdarah tersebut sehingga penanganan kasus ini dapat diungkap secara tuntas dan transparan,” ujarnya.

Selain itu, Dasco menuturkan, DPR juga akan mendorong Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) membentuk tim investigasi untuk mengungkap insiden tersebut secara transparan.

Termasuk, sambung Dasco, meminta KP2MI untuk  melakukan pendampingan hukum terhadap korban penembakan hingga mengatur pemulangan jenazah ke tanah air.

Dalam keterangannya, Dasco menyampaikan DPR juga akan memanggil Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI dan KP2MI untuk mengonfirmasi insiden tersebut.

Tidak hanya itu, Dasco mendorong kedua kementerian itu menempuh langkah-langkah diplomatik untuk mengungkap kasus tersebut secara tuntas dan transparan.

“Pada tahap saat ini, kami meminta Kementerian Luar Negeri RI melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kuala Lumpur untuk mengirim nota diplomatik kepada pemerintah Malaysia terkait insiden penembakan lima orang WNI pekerja migran tersebut,” tuturnya.

Dasco pun menyampaikan dukacita atas tewasnya satu WNI dalam insiden penembakan di perairan Tanjung Rhu, Malaysia. Insiden penembakan terhadap lima PMI non-prosedural oleh APMM terjadi pada Jumat (24/1) pukul 03.00 waktu Malaysia.(*)