4.000 Karyawan Hotel di Makassar Terancam PHK Gara-gara Anggaran Perjalanan Dinas Dipotong

TRIBUNGORONTALO.COM -- Sekira 4.000 karyawan hotel di Malassar, Sulawesi Selatan bakal di PHK.

Hal itu dikarenakan kebijakan Presiden Indonesia untuk memotong anggaran perjalanan dinas.

Dilansir dari Kompas.com, Ketua Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Sulawesi Selatan (Sulsel) Anggiat Sinaga mengungkapkan akan adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) jika pemerintah tetap menerapkan pemangkasan anggaran.  

Baca juga: Presiden Prabowo Pangkas Anggaran Perjalanan Dinas 50 Persen: Kita Hemat 20 Triliun

Dia menjelaskan, Presiden Prabowo memangkas anggaran perjalanan dinas pemerintah daerah (Pemda) sebanyak 50 persen. 

Tentunya kebijakan tersebut berdampak besar kepada hotel dan restoran.  

"Pendapatan terbesar hotel kan dari anggaran pemerintah daerah, sebanyak 50 persen hingga bahkan ada yang 70 persen. Jika anggaran Pemda dipangkas sebanyak 50 persen, otomatis pendapatan perhotelan dan restoran hilang sebanyak 50 persen," ungkap Anggiat ketika dikonfirmasi, Selasa (28/1/2025). 

Anggiat melanjutkan, menurunkan okupansi hotel pada akhirnya menjadi beban berat bagi perhotelan. 

Baca juga: Anggaran 19 Pos Belanja Fix Dipotong Demi Penghematan, Termasuk Seminar dan Perjalanan Dinas

Akibatnya, PHK akan banyak terjadi di industri perhotelan. 

"Di Sulsel, jumlah pekerja hotel dan restoran di bawah naungan PHRI sebanyak 29.100 orang. Jika pemangkasan anggaran itu terjadi, maka bisa berdampak pada PHK sekitar 15 hingga 17 persen atau sebanyak 4.000 lebih karyawan hotel. Jika PHK terjadi dan pengangguran bertambah, maka angka kriminalitas juga bertambah," katanya.  

Dampak jangka panjang pemotongan anggaran 

Anggiat menjelaskan, pemotongan anggaran akan memberikan dampak jangka panjang dan luas bukan hanya di sektor perhotelan maupun restoran.  

"Kita membeli bahan-bahan dari petani lokal. Kalau pemangkasan anggaran dilakukan, tentu pendapatan petani perkurang. Begitu juga pembelian ikan kepada nelayan, jadi sangat panjang mata rantainya," jelasnya.  

Baca juga: Prabowo Terbitkan Inpres Hemat Anggaran, Acara Seremonial dan Perjalanan Dinas Dibatasi

Anggiat menuturkan, pihaknya menyayangkan pemerintah mengeluarkan aturan tersebut tanpa memikirkan dampaknya di berbagai sektor, bukan hanya perhotelan. 

"Diprediksi pemotongan anggaran ini juga akan menimbulkan banyaknya kredit macet," ucapnya.  

Diketahui, Presiden Prabowo Subianto memangkas anggaran perjalanan dinas pemerintah daerah (pemda) sebanyak 50 persen.