174 Perempuan dan Anak Gorontalo jadi Korban Kekerasan Sepanjang 2024

Dispensasi ini hanya dapat diberikan oleh pengadilan, dengan syarat adanya alasan yang mendesak dan bukti yang cukup bahwa pernikahan perlu dilangsungkan segera.

Meski dispensasi nikah dimungkinkan, pemerintah Indonesia terus mendorong penghapusan praktik pernikahan anak melalui berbagai kebijakan dan program.

Hal ini sejalan dengan komitmen terhadap Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, pernikahan anak dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak-hak anak karena dapat berdampak negatif pada kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan psikologis mereka.

Oleh karena itu, proses dispensasi nikah dilakukan secara ketat untuk memastikan bahwa pernikahan adalah solusi terakhir dan benar-benar demi kebaikan semua pihak.(*)