Anggaran 19 Pos Belanja Fix Dipotong Demi Penghematan, Termasuk Seminar dan Perjalanan Dinas

TRIBUNGORONTALO.COM – Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan penghematan anggaran melalui pemotongan sejumlah pos belanja di APBN 2025.

Berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, efisiensi ini diharapkan menghemat hingga Rp306 triliun.

Langkah ini bertujuan untuk mendukung berbagai program prioritas nasional seperti kemandirian energi, swasembada pangan, perbaikan layanan kesehatan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa penghematan akan menyasar tiga kelompok belanja utama, yakni belanja seremonial, biaya sewa, dan jenis pengeluaran lainnya.

“Kegiatan yang manfaatnya tidak langsung dirasakan oleh masyarakat dan memiliki anggaran besar akan dipotong. Ini termasuk acara seremonial seperti rapat, seminar, dan honor kegiatan,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (24/1).

Belanja terkait jasa profesi, percetakan, serta suvenir juga termasuk dalam penghematan tersebut.

Menurut Sri Mulyani, percetakan dianggap tidak lagi relevan di era digital dan harus diminimalkan.

Kelompok belanja kedua yang dipangkas adalah biaya sewa, mencakup gedung, kendaraan, dan alat-alat lainnya.

Kelompok terakhir adalah pengeluaran lain seperti jasa konsultan, pemeliharaan fasilitas, serta perjalanan dinas.

Berikut daftar kegiatan yang akan dipangkas anggarannya:

Belanja seremonial:

Halalbihalal

Serah terima

Seminar

Rapat

Kajian dan analisis

Pengadaan

Pelatihan

Honorarium kegiatan

Souvenir

Percetakan

Biaya sewa:

Gedung

Kendaraan

Peralatan

Lain-lain:

Konsultan

Bantuan pemerintah dari kementerian

Pemeliharaan fasilitas

Perjalanan dinas

Sri Mulyani menambahkan bahwa penghematan ini akan diarahkan untuk belanja yang lebih produktif, seperti pengadaan makanan bergizi gratis untuk masyarakat serta investasi di sektor-sektor strategis.

“Efisiensi ini adalah bentuk komitmen pemerintah dalam memastikan penggunaan anggaran negara menjadi lebih efektif dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” tuturnya.

Kebijakan ini menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk mendukung pembangunan nasional secara berkelanjutan dan berorientasi pada hasil nyata bagi rakyat.(*)