Gorontalo Terpopuler: Lansia Ditemukan Meninggal, Inspektorat Temukan Amplop dalam Berkas TPG

Baca Selengkapnya

Ketua Bawaslu Pohuwato Akan Diperiksa Kode Etik, Diadukan ke DKPP Jadi Pengurus Partai di Gorontalo

Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Pohuwato, Yolanda Harun dan Munawar, akan diperiksa oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pada Rabu, 11 Desember 2024, terkait dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP).

Pemeriksaan ini diselenggarakan untuk menanggapi aduan yang diajukan oleh Lukman Ismail, Frengki Kasim, dan Mohamad Agil Mahmud.

Ketiganya menuduh kedua pejabat tersebut masih menjabat sebagai pengurus partai politik hingga saat ini.

Aduan tersebut menyatakan bahwa Yolanda Harun dan Munawar diduga memberikan keterangan palsu selama proses seleksi Anggota Bawaslu Kabupaten Pohuwato untuk periode 2023-2028.

Sebagai bagian dari pemeriksaan, DKPP akan mendengarkan keterangan dari semua pihak yang terlibat, termasuk Pengadu, Teradu, serta saksi-saksi terkait.

Sidang pemeriksaan akan berlangsung di Kantor KPU Provinsi Gorontalo pada pukul 10.00 WITA dan akan terbuka untuk umum.

Baca Selengkapnya

Bupati Gorontalo Janji Lunasi Gaji 3 Bulan Aparat Desa, Nelson Pomalingo: Kita Bayarkan Rapel 

Bupati Gorontalo, Nelson Pomalingo, berjanji akan melunasi gaji 3 bulan aparat desa di Kabupaten Gorontalo.

Hal itu diungkapkan Nelson saat menemui massa aksi di kantor DPRD Kabupaten Gorontalo pada Senin (10/12/2024).

"Kita bayarkan rapel," ucap Bupati Nelson dengan suara lantang.

"Insaallah tahun depan. Tahun depan tinggal 20 hari. Itu kita bayarkan rapel apalagi menghadapi bulan puasa. Uang itu kami tidak ambil," tambahnya.

Bagi aparat desa yang tidak setuju dibayarkan pada tahun depan diminta untuk menyurat ke pemerintah.

"Ini tinggal 20 hari tahun depan. Tidak mungkin bupati atau pun anggota dewan menyepelekan hak-hak anda," ucapnya.

Bupati Gorontalo dua periode ini juga menjelaskan penyebab gaji aparat desa selama tiga bulan belum terbayarkan.

Menurut Nelson, pemerintah terpaksa menunda pembayaran karena sebagian besar dana dialokasikan untuk Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Jangan Ketinggalan Berita Peristiwa Terkini, Yuk Ikuti Halaman Facebook Tribun Gorontalo