Debat Pilkada Kabupaten Gorontalo

Solusi Paslon Bupati Gorontalo soal Korupsi, Perkuat Iman hingga Tes Kejiwaan

Beragam solusi ditawarkan masing-masing pasangan calon bupati saat debat terbuka kedua Pilkada Kabupaten Gorontalo.

|
Penulis: Herjianto Tangahu | Editor: Fadri Kidjab

TRIBUNGORONTALO.COM, Gorontalo – Beragam solusi ditawarkan masing-masing pasangan calon bupati saat debat terbuka kedua Pilkada Kabupaten Gorontalo.

Debat ini digelar di Grand Misfalah Limboto, Kelurahan Dutulanaa, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, Rabu (13/11/2024).

Bunyi pertanyaan:

"Berdasarkan undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam menjalankan tugas fungsi dan pemerintah daerah dibantu oleh organisasi perangkat daerah (OPD) atau Provinsi, dan aparatur pemerintahan daerah berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan asas hukum pemerintahan yang baik. Pertanyaannya adalah jika saudara terpilih sebagai bupati dan wakil bupati. Bagaimana strategi kebijakan saudara agar aparatur pemerintahan tidak akan berhadapan dengan masalah khususnya terkait dengan korupsi?"

Adnan pun diberi kesempatan dua menit untuk menyampaikan jawabannya. 

Ia menjelaskan, agar pegawai tidak terlibat kasus korupsi, maka pimpinan (Bupati dan Wakil Bupati) harus dipastikan lebih dahulu taat hukum. 

"Sehingga tidak akan terlibat pada hal-hal yang menjerumuskan," jelas Adnan. 

Solusi selanjutnya lanjut Adnan, adalah membangun komunikasi yang baik di antara pimpinan. 

Terkahir ia menyebut, solusi agar terhindar dari masalah korupsi adalah meningkatkan ketaatan kepada Tuhan. 

"Ketaatan kepada Tuhan itu penting juga," tukasnya mengakhiri jawaban. 

Setelah mendengar jawaban itu, moderator kemudian memberikan kesempatan kepada Cawabup Wasito Sumawiyono untuk memberikan tanggapannya. 

Secara umum, ia menilai jika potensi korupsi bisa terjadi akibat, pimpinan yang memberikan tugas kepada OPD, tidak sesuai dengan keahliannya. 

"Penyimpangan itu bisa saja terjadi karena kita tidak memahami dan tugasnya tidak sesuai dengan tupoksinya," ujar Wasito. 

Sehingga bagi Wasito, kemampuan, kapasitas dan keahlian menjadi modal utama bagi OPD agar terhindar dari kasus korupsi. 

Sementara itu, Cawabup Sohidin menguraikan sejumlah poin solusi Paslon SYAH agar dijauhkan dari kasus korupsi. 

Halaman 1/2
Rekomendasi untuk Anda

Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved