Sidang Praperadilan Gugatan Gubernur Kalsel Sahbirin Noor Ditunda Gara-gara KPK Tak Hadir

Sahbirin Noor sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK atas dugaan keterlibatan dalam kasus suap dan/atau gratifikasi.

Ketua DPD Golkar Kalimantan Selatan itu diduga terlibat dalam pengaturan proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dengan sumber dana dari APBD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2024.

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan tujuh tersangka, termasuk Sahbirin Noor, yaitu:

• Sahbirin Noor (Gubernur Kalimantan Selatan)

• Ahmad Solhan (Kepala Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Selatan)

• Yulianti Erlynah (Kabid Cipta Karya sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen)

• Ahmad (bendahara Rumah Tahfidz Darussalam sekaligus penerima dana/fee)

• Agustya Febry Andrean (Plt. Kepala Bagian Rumah Tangga Gubernur Kalimantan Selatan)

• Sugeng Wahyudi (swasta)

• Andi Susanto (swasta)

Sahbirin Noor diduga menerima fee sebesar 5 persen dari pengaturan proyek, dengan nominal mencapai Rp 1 miliar.

Dana sebesar Rp 1 miliar ini diduga berasal dari Sugeng Wahyudi dan Andi Susanto terkait proyek pembangunan Lapangan Sepakbola Kawasan Olahraga Terpadu, kolam renang, serta Gedung Samsat.

KPK juga menduga Sahbirin Noor memperoleh fee tambahan sebesar 500 dolar Amerika Serikat dari proyek lain di Dinas PUPR Provinsi Kalsel.

Atas kasus ini, Sahbirin, Solhan, Yulianti, Ahmad, dan Agustya disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b, Pasal 11, atau Pasal 12B Undang-Undang Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan Sugeng dan Andi dijerat Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b, atau Pasal 13 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Kasus ini terungkap melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada 6 Oktober 2024.

Dari tujuh tersangka yang ditetapkan, enam orang langsung ditahan, sementara Sahbirin Noor belum ditahan karena tidak termasuk pihak yang terjaring dalam OTT.

KPK telah meminta Direktorat Jenderal Imigrasi untuk mencegah Sahbirin Noor bepergian ke luar negeri selama enam bulan.(*)