Presiden Prabowo Akan Hapus Utang 6 Juta Petani dan Nelayan Mulai Pekan Depan Agar Bisa Ngutang Lagi

TRIBUNGORONTALO.COM-Presiden Prabowo Subianto dikabarkan akan menghapuskan utang kredit macet sekitar 6 juta petani, nelayn, hingga pelaku usaha mikro, kecil dan menegah (UMKM).

Langka pemutihan itu dilakukan dengan tujuan membuka kembali akses kredit para petani, nelayan dan pelaku UMKM yang saat ini masuk daftar hitam atau blacklist pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Baca juga: Raut Wajah Bahagia Raffi Ahmad, Giring Ganesha dan Yovie Widianto Ikuti Pelatihan di Akmil Magelang

Hal tersebut sebagai upaya merealisasikan janji pasangan Prabowo Gibran dalam kampanye Pilpres 2024. Ketua Dewan Penasihat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia sekaligus adik Presiden Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo, mengungkap rencana Prabowo untuk menghapus utang petani dan nelayan di perbankan.

Hashim menuturkan, dalam waktu dekat, Prabowo meneken Peraturan Presiden (Perpres) yang akan menghapus utang jutaan petani dan nelayan.

Saat ini, kata Hashim, Menteri Hukum Supratman Andi Atgas sedang menyusun Perpres pemutihan utang lama petani dan nelayan agar bisa memiliki kesempatan untuk mendapat pinjaman perbankan.

"Ini saya mau sampaikan saja. Mungkin minggu depan akan ditandatangani. Ini ternyata, ada jutaan petani dan nelayan kita yang masih terbebani utang lama. Ada utang dari krismon (krisis moneter) 1998. Utang dari 2008. Utang dari mana-mana. 5-6 juta petani dan nelayan (memiliki utang lama)," ungkap Hashim, di Menara Kadin Indonesia, Jakarta Selatan, Rabu (23/10/2024).

Baca juga: Para Menteri Prabowo Hari Ini Mulai Dilatih di Akmil Magelang, Apa Saja Kegiatannya?

 Jutaan nelayan dan petani memiliki utang lama yang beragam, dimulai dari tahun 1998 saat krisis moneter. Selain itu, Hashim mengungkapkan, jumlah utang yang dimiliki untuk setiap orang berbeda-beda, mulai dari Rp 10 juta hingga Rp 20 juta.

"Mereka sekarang tidak boleh pinjem lagi dari perbankan, setiap kali mereka masuk SLIK (sistem layanan informasi keuangan) di OJK ditolak. Kenapa? Karena utang Rp 10 juta, Rp 15 juta, Rp 20 juta," jelas Hashim.

Hashim menyatakan, utang petani dan nelayan tersebut sebenarnya sudah dihapus dan dibekukan oleh bank sejak lama.

Namun, hak tagih bank belum dihapus sehinggga membuat orang yang memiliki utang lama tidak bisa mendapatkan pinjaman dari bank.

Karena tak bisa meminjam uang ke bank, akhirnya para nelayan dan petani terpaksa harus meminjam uang ke pinjaman online (pinjol) atau rentenir.

"Mereka tidak bisa dapet kredit, mereka ke mana? Ke renternir dan pinjol. So waktu itu saya sampaikan ke Pak Prabowo, ini harus diubah. Ini tahun lalu ya kita rekam. Terus Pak Prabowo setuju," kata Hashim.

"Dan waktu tim perbankan dipanggil, ada tim ekonomi (kami tanya), ini merusak atau tidak perbankan Indonesia? Terus akhirnya disebut tidak, karena sudah dihapus-bukukan. Enggak ada lagi. Tapi hak tagih tetap, maka 5-6 juta orang ini harus terpaksa ke pinjol sama renternir," tambahnya.

Sebelumnya, tim kampanye Prabowo-Gibran sudah memberikan janji untuk memutihkan utang petani dan nelayan atas kredit usaha mereka selama ini.

Janji kampanye tersebut juga diucapkan oleh Hashim saat berada di acara pemenangan Prabowo-Gibran bersama relawan di MG Setos, Kota Semarang, Jawa Tengah, pada Minggu (21/1/2024).