Partai Buruh tak Mau Banyak Berharap ke Prabowo Subianto

TRIBUNGORONTALO.COM -- Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, mengungkapkan pandangannya tentang Kabinet Merah Putih.

Ia mengaku tak akan terlalu berharap banyak terhadap pemerintahan yang dipimpin oleh Prabowo Subianto.

Terutama karena ia menyoroti fakta bahwa tidak ada perubahan dalam posisi Menteri Ekonomi, yang berpotensi menghambat kebijakan berpihak kepada rakyat.

"Cabut Omnibus Law UU Cipta Kerja kalau mau berpihak pada rakyat, setidaknya untuk kluster ketenagakerjaan dan perlindungan petani," ungkapnya kepada awak media di Jakarta Pusat, Kamis (24/10/2024).

Said Iqbal berharap agar Mahkamah Konstitusi bisa menegakkan keadilan bagi mereka yang mencari hak-haknya.

"Kami tidak bisa mengharapkan kabinet yang ada. Dari 17 menteri, menteri ekonominya adalah orang lama yang terlibat dalam pembuatan Omnibus Law," tegas dia. 

Menurutnya, masyarakat seharusnya mempertanyakan apakah Omnimbus Law bisa dicabut.

Ia menunjukkan kekhawatirannya terhadap ketidakmampuan menteri-menteri teknis yang dianggap tidak memahami permasalahan yang dihadapi.

Ia menanggapi pernyataan Menteri Tenaga Kerja yang mengatakan akan menunggu keputusan presiden terkait kenaikan upah.

"Buat apa jadi menteri? Kesejahteraan bukan hanya tentang upah," tegasnya.

Said Iqbal berharap pemerintah baru tidak terjebak dalam praktik neo-kapitalisme dan liberalisme, dengan menekankan bahwa satu-satunya bukti adalah pencabutan Omnibus Law UU Cipta Kerja.

Di tengah pernyataan tersebut, massa serikat buruh bersama Partai Buruh telah menggelar aksi demonstrasi di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat.

Mereka membawa tuntutan utama mencabut Omnibus Law UU Cipta Kerja dan menaikkan upah minimum minimal 10 persen untuk tahun 2025. 

Sebagai informasi, era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka periode 2024-2029 dimulai dengan pengumuman susunan Kabinet Merah Putih.

Pengumuman disampaikan di Istana Merdeka, Minggu (20/10/2024) malam, setelah Prabowo dan Gibran resmi dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden (Wapres) RI dan mengucapkan sumpah/janji dalam sidang Paripurna MPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Minggu pagi.