Aturan Siswa Masuk Sekolah Diperketat Buntut Kasus Pesta Miras dan Perundungan di SMKN 1 Gorontalo

TRIBUNGORONTALO.COM, Gorontalo – Menyusul kasus dugaan perundungan yang terjadi di SMK 1 Gorontalo, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo mengambil langkah tegas.

Mereka meminta sekolah-sekolah untuk memperketat pengawasan terhadap siswa. Hal ini bertujuan mencegah kejadian serupa di masa mendatang.

Kepala Bidang SMK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo, Agus Sumba, menyampaikan hal ini pada Kamis, 12 September 2024.

Ia mengungkapkan bahwa SMK 1 Gorontalo serta sekolah-sekolah lainnya di Gorontalo akan segera diperketat dalam hal pengawasan siswa.

"Kami sudah mengarahkan SMK 1 Gorontalo dan seluruh jajaran sekolah lainnya agar pengawasan siswa diperketat. Ini langkah penting untuk menghindari kejadian yang sama terulang lagi," kata Agus Sumba.

Surat Edaran Pengawasan Siswa Segera Dikeluarkan

Sebagai tindak lanjut, Dinas Pendidikan berencana untuk mengeluarkan surat edaran kepada seluruh sekolah di wilayah Gorontalo.

Surat ini akan menginstruksikan pemeriksaan barang bawaan siswa sebelum mereka memasuki area sekolah.

"Kita akan periksa barang bawaan siswa sebelum masuk sekolah. Surat edaran akan segera kami keluarkan agar seluruh sekolah dapat lebih ketat dalam memantau siswa," jelasnya.

Agus juga menegaskan bahwa setiap hari Senin, pihak Dinas Pendidikan rutin melakukan pembinaan karakter terhadap siswa.

Kegiatan ini dilakukan dengan memimpin apel upacara di berbagai sekolah, termasuk SMK 1 Gorontalo, SMK 2 Gorontalo, SMK 3 Gorontalo, serta beberapa SMK di wilayah Kabupaten Pohuwato.

"Setiap memimpin apel, kami selalu menyampaikan imbauan terkait pentingnya pembinaan karakter bagi siswa," ungkap Agus.

Terkait langkah yang akan diambil mengenai kasus di SMK 1 Gorontalo, Agus Sumba menyatakan bahwa pihaknya masih menunggu hasil proses hukum yang sedang berlangsung.

Ia menambahkan bahwa keputusan lebih lanjut akan diambil setelah ada kejelasan dari hasil visum dan investigasi.

"Saat ini kami masih menunggu hasil proses hukum. Apakah ada unsur penganiayaan atau tidak, itu yang sedang kami tunggu. Setelah jelas, baru kami akan memutuskan langkah-langkah selanjutnya," tutupnya.