Kelompok Mahasiswa Boalemo Demonstrasi soal Gaji Aparat Desa, Ancam Lengserkan Sherman Moridu

TRIBUNGORONTALO.COM, Boalemo – Kelompok mahasiswa mengatasnamakan Forum Revolusi Mahasiswa Botumoito menggelar demonstrasi di depan Kantor Bupati Boalemo pada Kamis (5/9/2024).

Para pedemo berjumlah lebih dari 100 orang itu dengan menggunakan mobil kap terbuka.

Mereka membakar ban di halaman kantor Bupati, tapi di halangi oleh pihak keamanan untuk menjaga ketertiban demo.

Mahasiswa membawa isu gaji aparat desa di Kecamatan Botumoito yang belum dibayarkan.

Sahril Tialo, koordinator lapangan, mengungkapkan rasa kecewanya kepada pemerintah daerah Kabupaten Boalemo karena menunda gaji aparat desa hingga dua bulan.

"Orang tua kami yang bekerja di pemerintahan desa sangat memprihatinkan. Gaji yang sangat kecil sangat susah dicairkan," ungkapnya.

Sahril juga menyinggung mengenai BPJS yang belum terpenuhi.

"Kami mau segera mungkin, BPJS harus selesaikan masalah ini. Jika tidak, kami akan pastikan Pj Bupati lengser dari jabatannya," ucapnya.

Untuk menanggapi hal tersebut para pendemo langsung di terima oleh PJ Sekretaris Daerah Boalemo Rahmat Biya di Ruangan Video Kantor Bupati.

Rahmat menjelaskan bahwa gaji pemerintah desa akan segera dibayar.

"Saat ini kami sudah menerima beberapa dokumen persyaratan yang belum lengkap dari pemerintah desa dan dalam satu minggu ini gaji dua bulan akan dibayarkan. Bulan Juni dan Agustus akan segera dibayarkan," lanjutnya.

Pemerintah Kabupaten Boalemo saat ini belum membayar gaji pemerintah desa karena dokumen persyaratan ADD yang belum lengkap.

"Jika sudah 82 desa sudah selesai dengan dokumennya itu, maka dipastikan hari itu gajinya resmi dibagikan," paparnya.

Selain itu, Rahmat juga menjelaskan mengenai BPJS yang belum aktif.

"Saya dua hari berkantor di BPJS kesehatan, dan Alhamdulillah mulai hari ini BPJS sudah mulai aktif," ujarnya.

Rahmat mengharapkan masyarakat tidak terprovokasi terhadapa isu negatif.

"Tentunya kami sementara memperjuangkan hak dari seluruh masyarakat. Jadi saya harapkan mari kita bersama benahi daerah,jangan terpengaruh dengan isu yang negatif," pungkasnya. 

Diketahui beberapa waktu lalu, para aparat desa se-Kabupaten Boalemo sempat melancarkan aksi protes di depan Kantor Bupati Boalemo.

Mereka menuntut pemerintah daerah segera membayarkan gaji aparat desa, termasuk BPJS Kesehatan.

Aksi demonstrasi berlangsung pukul 11.30 Wita.

Ratusan pedemo itu menggunakan mobil kap terbuka.

Demo ini merupakan yang kedua kalinya setelah demo aksi yang sama pada 26 Agustus 2024.

Danial Nur, koordinator lapangan, meluapkan kekesalannya kepada pemerintah daerah karena gaji aparat desa tertunda dua bulan.

"Kami cukup kecewa karena gaji kami belum dibayarkan sama sekali, di janjikan kemarin supaya selesai tapi ini tidak ada sama sekali jawaban," ungkapnya.

Selain itu, Danial juga menyinggung mengenai penggunaan BPJS yang belum aktif.

"Kami aparat desa tidak bisa menggunakan BPJS karena belum aktif. Kasihan ada 17 orang sekarang aparat desa yang masih harus butuh perawatan tapi terkendala biaya," ucapnya.

Para pendemo diterima langsung oleh Penjabat Bupati Boalemo Sherman Moridu di ruangan video Kantor Bupati Boalemo.

Sherman menjelaskan perkara gaji aparat desa belum disalurkan secara menyeluruh.

"Tentunya kita harus mengacu dengan undang-undang yang di muat dalam Kemendagri nomor 119 pasal 7 ayat 1, yang menjelaskan mengenai pemerintahan desa," ujarnya.

"Di situ jelas, pemerintah desa harus menyetorkan dokumen APBDES agar semua desa segera mendapatkan pencairan gajinya," jelas Sherman.

Diketahui Kabupaten Boalemo memiliki 82 Desa namun baru 32 desa menyerahkan dokumen APBDES.

"Masih ada 44 desa yang belum memasukan dokumen tersebut," ujarnya.

Selain itu, pengaktifan BPJS harus melewati beberapa tahapan.

Andres Aji, Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Boalemo, menyatakan bahwa pemerintah harus membayarkan 1 persen yang dipotong dari anggaran dana desa.

"Karena bupati kita merupakan penjabat, jadi kami memang harus ada persetujuan dari Kementerian dalam negeri langsung, dan pada 16 Agustus kemarin sudah ada suratnya, jadi kami sementara memproses hal ini," tuturnya.

(TribunGorontalo.com/Nawir)