Ketua DPRD Boalemo Gorontalo Alihkan Anggaran Mobil Dinas demi UMKM

Ringkasan Berita:

• Sejak 2025, Pemkab Boalemo menerapkan kebijakan efisiensi sesuai SE Kemendagri.
• APBD dipangkas sekitar Rp100 miliar sehingga anggaran diarahkan ke sektor prioritas.
• Eka Putra memutuskan tidak mengambil jatah mobil dinas baru

TRIBUNGORONTALO.COM – Silaturahmi TribunGorontalo.com di Kantor DPRD Kabupaten Boalemo menghadirkan banyak cerita menarik dari Ketua DPRD Boalemo, Karyawan Eka Putra Noho.

Dalam pertemuan hangat bersama Content Manager TribunGorontalo.com, Aldi Ponge, Eka Putra mengulas kondisi daerah yang kini tengah berupaya keras menyesuaikan diri dengan situasi fiskal yang semakin menantang.

Ia menjelaskan bahwa sejak tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Boalemo telah menerapkan kebijakan efisiensi anggaran sesuai Surat Edaran Kemendagri.

Kebijakan ini, menurutnya, tidak hanya berlaku tahun ini, tetapi juga akan berlanjut pada tahun-tahun berikutnya.

Eka menggambarkan bagaimana tantangan keuangan daerah semakin berat dari waktu ke waktu.

“Tahun ini kita sulit, maka tahun depan jauh lebih sulit lagi,” ujarnya.

Bahkan, APBD Kabupaten Boalemo mengalami pemangkasan sekitar Rp100 miliar. Dengan kondisi tersebut, Eka menekankan bahwa anggaran yang terbatas harus diarahkan pada sektor-sektor yang benar-benar prioritas.

Salah satu keputusan strategis yang diambilnya adalah mengalihkan anggaran pengadaan mobil dinas untuk kepentingan yang lebih menyentuh masyarakat. Ia menilai setiap rupiah anggaran harus dimaksimalkan untuk kebutuhan yang lebih mendesak.

“Penggunaan anggaran yang minim harus dimaksimalkan untuk hal yang lebih prioritas,” tegasnya.

Eka pun memutuskan untuk tidak mengambil jatah mobil dinas baru. Anggarannya dialihkan ke sektor pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya program UMKM.

“Pengadaan untuk mobil dinas saya coba alihkan ke program pemberdayaan UMKM,” ungkapnya.

Baca juga: 3 Mahasiswa UNG Gorontalo Lolos di University Slovakia Eropa Tengah

Menurutnya, pemberdayaan UMKM jauh lebih penting dan mendesak ketimbang mengganti kendaraan dinas. Lagi pula, mobil yang ia gunakan saat ini, sebuah Toyota Fortuner, masih cukup layak dipakai.

Kendaraan itu telah menemaninya menjalankan tugas sebagai wakil rakyat selama tujuh tahun. Sambil tersenyum, ia menepis anggapan bahwa mobil tersebut sudah tidak pantas digunakan.

“Masih boleh dan masih layak. Jangan doakan itu mogok,” ujarnya sambil tertawa.

Bagi politisi senior PDI Perjuangan ini, pengelolaan anggaran secara rasional dan berbasis prioritas bukan hal baru. Ia menegaskan bahwa dalam situasi fiskal yang serba terbatas, pejabat publik harus lebih peka dalam menentukan kebutuhan yang benar-benar penting bagi masyarakat. (*)