TNI AD Soroti Potensi Konflik di Wilayah Pertambangan Gorontalo, Kini Siapkan Mitigasi

Diskusi harus selalu berpedoman pada prinsip musyawarah dan mufakat untuk menemukan solusi terbaik," ujar Brigjen TNI Iskandar.

Selain itu, ia juga mengharapkan semua peserta terlibat aktif dalam memberikan masukan atau saran sesuai dengan bidang dan permasalahan yang didiskusikan, serta didukung dengan referensi atau pengalaman di lapangan.

Di akhir FGD, berbagai pihak memberikan rekomendasi terkait penanganan konflik di pertambangan. Berdasarkan pantauan TribunGorontalo.com, salah satu rekomendasi yang diberikan adalah agar pertambangan di Gorontalo dijadikan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR).

Selain itu, juga diajukan penganggaran khusus untuk penanganan bencana dan konflik di daerah tersebut. Dari perspektif media massa, pemerintah diharapkan memberikan penjelasan secara berkala kepada para penambang.

Menanggapi hasil FGD, Danrem 133/NW Brigjen TNI Hari Pahlawantoro menyatakan bahwa TNI AD beserta seluruh jajarannya siap mengimplementasikan rekomendasi yang telah disepakati.

Ia menegaskan bahwa TNI akan terus berupaya meningkatkan kemampuan dan kapasitas prajurit dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, terutama di wilayah dengan potensi konflik tinggi.

"Sinergitas bersama sangat diperlukan untuk menekan angka konflik sosial yang mungkin terjadi di masa depan. Apa pun kesimpulan dari rapat ini harus kita jalankan bersama demi kebaikan dan kemajuan Provinsi Gorontalo," tandasnya. (*)