Hubungan Jerman dan Indonesia bisa Rusak gara-gara Pelabelan program Ferienjob sebagai TPPO

TRIBUNGORONTALO.COM – Direktur Eksekutif Migrant Watch, Aznil Tan, khawatir hubungan Indonesia dan Jerman terganggu lantaran pelabelan Polri terhadap program Ferienjob .

“Ini juga bisa merusak hubungan diplomatik Indonesia dengan Jerman. Karena TPPO merupakan aib besar suatu negara," ungkap Aznil Tan dalam keterangan, Minggu (24/3/2024). 

Menurutnya, ada kriteria sebuah kasus bisa dikategorikan sebagai Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). 

Karena itu, ia menyesalkan Polri yang ujuk-ujuk langsung menyatakan jika kasus ini adalah TPPO

Kata dia, jika korban dalam hal ini mahasiswa melapor mendapat pekerjaan berat di Jerman, bisa jadi ia tak tahu jika memang itu adalah program kerja buruh kasar pabrik, restoran, bandara, bahkan kargo. 

“Bisa juga mereka itu tidak siap secara fisik dan bekerja dalam suhu musim dingin," ungkap Aznil.

Artinya kata dia, salah besar jika mahasiswa ini memahami jika program Ferienjob itu adalah kuliah sambil kerja. 

“Apalagi bekerja sambil liburan, itu lebih keliru lagi. Karena di luar ekspektasi itulah, bisa jadi penyebab mahasiswa ikut program Ferienjob bermasalah," tambah dia.

Karena itu menurutnya, Polri mestinya fokus menelusuri sumber kesalahpahaman ini. 

Perlu ditemukan dugaan pihak tertentu yang sengaja menyampaikan informasi keliru kepada korban atau hal yang lain.

 "Jika memang ada agensi menjanjikan mahasiswa bekerja dan belajar di Jerman atau pelanggaran prosedur, itu yang mesti ditelusuri oleh kepolisian. Bukan ujug-ujug melabeli TPPO," pungkasnya.

Sebelumnya diketahui, sebanyak 1.047 mahasiswa terjebak kasus dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). 

Rata-rata, mahasiswa ini terjebak TPPO dengan kedok magang kerja di Jerman. 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset Teknologi (Kemendikbud Ristek) dinilai tidak mempunyai mekanisme pengawasan ketat terhadap program magang Kampus Merdeka.

“Adanya kasus dugaan TPPO dalam program Ferienjob di Jerman yang melibatkan mahasiswa Indonesia sangat memprihatinkan. Apalagi korbannya mencapai ribuan mahasiswa. Kami berharap Mas Menteri Nadiem Makarim menjelaskan kasus ini secara gamblang ke publik,” ujar Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda, Senin (25/3/2024).