BEM Universitas Negeri Gorontalo Kecam Pernyataan Presiden Joko Widodo Soal Keterlibatan Pemilu

TRIBUNGORONTALO.COM, Gorontalo -- Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Negeri Gorontalo (UNG) mengecam pernyataan Presiden RI, Joko Widodo soal keterlibatan presiden dalam pemilu 2024.

Presiden Jokowi mengatakan bahwa seorang kepala negara bisa terlibat kampanye pemilu 2024. Pernyataan ini mendapat kecaman dari seluruh akademisi.

Presiden BEM UNG, Hendrawan Dwikarunia Datukramat menyatakan kecaman kepada presiden Jokowi sebagai bentuk respons atas keterlibatan Presiden RI dalam pemilu.

Kata Hendra, hal kotroversional dari seorang presiden ketika ikut terlibat pemilu, sebab tata nilai netralitas pemerintahan dapat dirusak dengan pernyataan tersebut.

Seharusnya, peran presiden menjadi panutan dalam kenetralitas selama masa kampanye.

"Sebagai pemimpin negara, kita berharap presiden memberikan contoh keteladanan soal netralitas. Namun, pernyataan ini jelas merusak konsep tersebut dan menciptakan ketidakpastian terkait netralitas institusi pemerintahan," ujar Hendrawan kepada TribunGorontalo.com, Sabtu (10/2/2024).

Hendra pun beranggapan presiden berpihak dan berkampanye dianggap sebagai langkah yang bertentangan prinsip etika kepemimpinan.

Perbedaan penafsiran terhadap Pasal 299 Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 yang dijadikan sebagai landasan hukum oleh Presiden Jokowi juga dibantah oleh Hendrawan.

Larangan pejabat negara melakukan tindakan yang dapat menguntungkan atau merugikan peserta pemilu selama masa kampanye telah tertuang dalam Pasal 282 UU No. 7 Tahun 2017 tidak dijadikan landasan.

"Sangat penting bagi pemerintahan untuk bersikap netral dan adil dalam proses demokrasi, khususnya pemilu," lanjutnya.

Meskipun hingga saat ini Jokowi belum secara gamblang mendukung salah satu pasangan calon di Pilpres 2024, pernyataannya telah menciptakan perdebatan di kalangan mahasiswa dan masyarakat. 

Kecaman ini diharapkan dapat menjadi pola pikiran dari Presiden Jokowi menjaga integritas dan netralitas pemerintahan dalam menjalankan sistem demokrasi.