Pilpres 2024
Janji Anies, Prabowo, Ganjar soal Berantas Korupsi: Revisi UU KPK hingga Perkuat Taraf Hidup Pejabat
Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo sama-sama telah menyampaikan gagasannya tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/gorontalo/foto/bank/originals/Kolase-foto-nomor-urut-pasangan-calon-presiden-dan-calon-wakil-presiden.jpg)
Selain menuntaskan RUU Perampasan aset. Anies juga menyinggung perihal standar etik di tubuh KPK. Kata dia, standar etik di KPK saat ini sudah menurun.
Karenanya, Anies menilai perlu kembali meningkatkan standar etik di KPK baik terhadap pimpinan maupun pegawainya.
Mantan gubernur DKI Jakarta itu juga akan memperbaiki sistem rekrutmen di KPK. Tidak hanya di kelas pimpinan, tapi di seluruh jajaran KPK.
"Rekrutmen di KPK kita perbaiki sama-sama seperti tadi disampaikan yang diusulkan oleh presiden di tingkat pimpinan maupun rekrutmen staf, bukan sekedar mencari pekerjaan tapi di tempat untuk memberantas korupsi," ungkapnya.
2. Prabowo
Setelah Anies, Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto juga mengungkapkan tekadnya untuk memimpin pemberantasan korupsi dengan sungguh-sungguh dan total.
"Semua upaya yang sudah disampaikan KPK, harus kita dukung dan saya bertekad untuk mendukung dan manakala saya bersama saudara Gibran mendapat mandat dari rakyat, kami akan memimpin upaya pemberantasan korupsi dengan sungguh-sungguh dan total," kata Prabowo.
Ia melanjutkan bahwa pendekatan yang dilakukan KPK selama ini sudah benar, mulai dari pendidikan, pencegahan, dan penindakan, yang harus terus ditingkatkan. Meskipun begitu, Prabowo mengaku juga akan menggunakan pendekatan sistemik dan realisme.
Baca juga: Sindir Kubu Prabowo-Gibran, Hasto Sekjen PDIP: Pasangan 02 Unggul Dalam Emosi dan Lakukan Intimidasi
"Jadi, menurut pandangan saya, kita harus dengan secara realistis mengatur kualitas hidup para pengambil keputusan, yang mengendalikan roda pemerintahan. Kualitas hidupnya harus dijamin dan diperbaiki," kata Prabowo.
Ia mencontohkan profesi hakim di negara-negara maju, terutama hakim tertinggi seperti hakim agung yang benar-benar dijamin kehidupannya di Amerika Serikat dan Inggris.
"Hakim-hakim itu penghasilannya begitu besar, sehingga bisa dikatakan tidak ada insentif untuk korupsi sama sekali. Ini yang saya anggap pendekatan sistemik dan realistis," kata Prabowo.
Karena hal ini, lanjut Prabowo di Indonesia pejabat-pejabat yang memegang anggaran besar kualitas hidupnya harus sesuai.
"Sekarang direksi-direksi perusahaan swasta bahkan BUMN gajinya jauh lebih besar dari Panglima TNI; dirjen-dirjen; yang memegang anggaran triliunan," kata Prabowo.
"Kita tingkatkan kualitas hidupnya, kita jamin kualitas hidupnya dengan berbagai sistem dengan demikian kita tegakkan semua UU yang perlu ditegakkan," tambah Prabowo.
“Sesudah sistem diperbaiki, dengan political will kita tindak sekerasnya yang menyimpang.”
| PDI Perjuangan Menilai Janggal Putusan PTUN Tolak Gugatan Pencalonan Gibran Sebagai Cawapres |
|
|---|
| PDI Perjuangan Cium Adanya Kejanggalan pada Putusan PTUN soal Pencalonan Gibran Rakabuming Raka |
|
|---|
| PTUN Jakarta Tidak Terima Gugatan dari PDIP soal Pencalonan Gibran Rakabuming Raka Jadi Cawapres |
|
|---|
| MPR: Pelatikan Prabowo-Gibran Sangat Sulit untuk Dapat Dijegal |
|
|---|
| Sengketa Pileg di Provinsi Papua Tengah, KPU Disorot MK Karena Tak Bawa Bukti Formulir C Hasil Ikat |
|
|---|