Perang Rusia Ukraina

Update Perang Rusia Vs Ukraina Hari Ke-462: Afrika Selatan Diminta Bantu Tangkap Vladimir Putin

Tayang: Rabu, 31 Mei 2023 12:05 WITA

Penulis: Nina Yuniar | Editor: Ananda Putri Octaviani

Update Perang Rusia Vs Ukraina Hari Ke-462: Afrika Selatan Diminta Bantu Tangkap Vladimir Putin

AFP/Mikhail Klimentyev

Foto Presiden Rusia Vladimir Putin (jaket padding hitam) saat berada di tempat pelatihan militer Rusia pada 20 Oktober 2022. Update perang Rusia vs Ukraina hari ke-462 pada Rabu, 31 Mei 2023: Afrika Selatan dituntut partai oposisi untuk menangkap Putin, yang diburu ICC, apabila Presiden Rusia itu mengunjungi Cape Town pada Agustus mendatang.

Baca Selanjutnya:

Qatar Siap Gelar KTT Arab-Islam, Jawab Serangan Israel ke Ibu Kota Doha

TRIBUNGORONTALO.COM - Afrika Selatan diminta untuk berkontribusi atau membantu penangkapan terhadap Presiden Rusia Vladimir Putin atas dugaan kejahatan perang di Ukraina.

Dilansir TribunGorontalo.com dari Al Jazeera pada Rabu (31/5/2023) atau hari ke-462 perang Rusia vs Ukraina, partai oposisi terkemuka Afrika Selatan mengambil tindakan hukum untuk memaksa pemerintah menangkap Putin jika dia akan menghadiri pertemuan puncak yang direncanakan di negara tersebut.

Putin diketahui akan mengunjungi Ibu Kota Afrika Selatan, Cape Town untuk pertemuan blok Brasil, Rusia, India, China dan Afrika Selatan (BRICS) pada Agustus 2023 mendatang.

Sebelumnya pada bulan Maret, Pengadilan Pidana Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Putin atas tuduhan bahwa Rusia secara tidak sah mendeportasi anak-anak Ukraina.

Pada Selasa (30/5/2023), Partai Aliansi Demokratik (DA) mengatakan pihaknya meluncurkan aplikasi pengadilan untuk memastikan pemerintah menahan pemimpin Rusia dan menyerahkannya ke ICC "jika Presiden Putin menginjakkan kaki di Afrika Selatan."

"Tindakan pengadilan pendahuluan ini bertujuan untuk memastikan bahwa Afrika Selatan menjunjung tinggi kewajibannya," kata Menteri Bayangan Kehakiman dan Pembangunan Konstitus Afrika Selatan Glynnis Breytenbach.

Seorang anggota ICC, Afrika Selatan, yang memiliki hubungan diplomatik erat dengan Moskow, kini berada dalam dilema diplomatik.

“Kami akan menjajaki berbagai opsi sehubungan dengan bagaimana Statuta Roma didomestikasi di negara kami termasuk opsi untuk memperluas kekebalan diplomatik kepada kepala negara yang sedang berkunjung di negara kami,” kata Menteri Kehakiman Ronald Lamola pada bulan Mei.

Breytenbach mengatakan DA sedang mencari "perintah deklaratif" untuk menghindari terulangnya tahun 2015 ketika Pretoria gagal menangkap Presiden Sudan saat itu Omar Hassan al-Bashir, yang sama-sama dicari oleh ICC.

Afrika Selatan mengancam akan keluar dari ICC pada saat itu namun mengakhiri proses untuk melakukannya karena hambatan hukum.

Sementara itu, Juru Bicara Kremlin Dmitri Peskov pada hari Selasa menolak untuk mengatakan apakah Putin akan melakukan perjalanan ke Afrika Selatan untuk KTT tersebut.

“Rusia akan diwakili sebagaimana mestinya,” kata Peskov.

Peskov juga menyatakan bahwa Rusia mengharapkan mitra BRICS-nya “tidak dipandu” oleh “keputusan tidak sah” seperti surat perintah penangkapan dari ICC.

Tindakan hukum DA datang ketika pemerintah memberikan kekebalan diplomatik kepada para pejabat yang menghadiri pertemuan menteri luar negeri BRICS minggu ini dan pertemuan puncak kepala negara kelompok itu pada Agustus.

Beberapa orang membaca langkah itu sebagai langkah persiapan untuk memberikan perlindungan hukum bagi kunjungan Putin, sesuatu yang dibantah oleh Pretoria.

"Kekebalan ini tidak mengesampingkan surat perintah apa pun yang mungkin telah dikeluarkan oleh pengadilan internasional mana pun terhadap peserta konferensi," ungkap Departemen Luar Negeri Afrika Selatan dalam sebuah pernyataan.

Disebutkan bahwa pengeluaran mereka adalah prosedur “standar” untuk penyelenggaraan konferensi internasional.

Afrika Selatan telah menolak mengutuk invasi Rusia di Ukraina yang dimulai Putin sejak 24 Februari 2022 lalu.

Afrika Selatan menegaskan ingin tetap netral dan lebih memilih dialog untuk mengakhiri perang tersebut.

Awal bulan ini, Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa mengatakan bahwa negaranya berada di bawah "tekanan luar biasa" untuk memihak dalam konflik tersebut, menyusul tuduhan bahwa Afrika Selatan condong ke Rusia.

(TribunGorontalo.com/Nina Yuniar)