Di Balik Kritik Bernuansa Komedi dan Jeratan UU ITE

Menurut saya, menjadi elit birokrasi dengan hanya bermodalkan pengetahuan politik dan latar belakang keluarga, profesi dan pengusaha tidaklah cukup untuk menjalankan roda pemerintahan yang adil, karena hal itu sangat mempengaruhi kebijakan yang mereka buat.

Bisa jadi kebijakan tersebut dibuat berdasarkan batasan pengetahuan secara konsep dan bukan dari hasil peninjauan lapangan, survey dari keluhan  masyarakat serta kebutuhan publik, sehingga efek yang ditimbulkan dari kebijakan seperti itu akan merugikan masyarakat. 

Saya tidak ada masalah dengan latar belakang para politisi, yang menjadi masalah adalah kemampuan mereka untuk menjalankan pemerintahan dan merespon kritik dari masyarakat. 

Dalam negara demokrasi seperti Indonesia, terselenggaranya pemerintahan karena peran dan partisipasi masyarakat, maka dari itu kita tidak ingin ada birokrasi yang anti kritik. 

Secara teoritis, proses penyampaian pesan kritik dalam komunikasi melibatkan banyak faktor atau komponen, unsur-unsur tersebut meliputi komunikator, komunikan, khalayak, pesan dan isi pesan serta saluran atau media yang digunakan untuk menyampaikan pesan dan bagaimana pesan itu disampaikan. Riswandi (2009). 

Berdasarkan pemikiran tersebut, Stand Up comedy sebagai sarana untuk menyampaikan pesan dengan tujuan tertentu dan menghibur dapat dikatakan sebagai media komunikasi yang bisa digunakan untuk berpendapat sesuai dengan fungsinya.

Fenomena komika mengkritik birokrasi melalui komedi menurut saya  merupakan kewajaran dan tidak ada salahnya, karena hal itu sejalan dengan fungsi komedi yang dikatakan Alan Dundes seorang Folklorist Amerika (1934-2005), bahwa fungsi komedi tergolong penting sebagai alat untuk melakukan kritik sosial.

Melalui fungsi tersebut, komedi bisa digunakan sebagai alat untuk melihat realita di masyarakat. Maka bisa dikatakan komedi menjadi media dalam menjembatani kepentingan pemerintah kepada rakyatnya, maupun rakyat kepada pemerintahnya.

Bahkan Mahfud MD dalam bukunya yang berjudul “Kritik Sosial Dalam Pembangunan” menegaskan bahwa komedi juga dapat dipakai melihat kualitas demokrasi suatu bangsa. Semakin berkembang komedi dalam suatu masyarakat, maka semakin dewasa masyarakat tersebut. 

Hal ini terkait dengan sikap suatu bangsa dalam menyikapi kritik, terutama kritik yang disampaikan melalui media komedi.

Di Indonesia sendiri, komedi bahkan banyak dijadikan sebagai ajang kompetisi, seperti yang sering kita lihat di banyak media massa khususnya tv.

Tidak sedikit elit birokrasi diundang sebagai bintang tamu dalam acara tersebut, misalnya kompetisi Stand Up Comedy Indonesia di Kompas tv dan Indosiar. 

Dalam acara tersebut para komik dapat melakukan kritik terhadap masalah-masalah politik atau apa saja yang sedang terjadi di masyarakat, karena Stand up comedy memungkinkan orang mengkritik secara santun, karena kritik yang tercipta meskipun sangat keras dan tajam, namun tetap menghibur. 

Komedi bisa dinikmati oleh siapa saja dari berbagai kalangan, tidak ada batasan atau klasifikasi tertentu. Mungkin kita berbeda dalam keluarga, jabatan dan kedudukan, pendidikan bahkan agama, tetapi dalam komedi, kita bisa tertawa bersama dengan satu jokes komedi yang sama, lantas mengapa saat menanggapi pesan kritik dalam komedi kita berbeda ? bukankah itu lucu ?

Saya sepakat dengan pendapat Jurgen Habermas, bahwa kebebasan dan keadilan bukan hanya merupakan isu yang dieksplorasi secara teoritis, namun merupakan tugas yang harus dijalankan.

Begitupun dengan kritik, harus tetap disampaikan bagaimanapun bentuknya.

(*)