Breaking News:

Capres 2024

Mayoritas Tolak Duet Prabowo-Jokowi di Pilpres 2024, Yunarto Wijaya: Dianggap Black Campaign

Wacana duet Prabowo Subianto dan Joko Widodo maju Pilpres 2024 ditolak mayoritas responden.

Editor: lodie tombeg
Kolase TribunGorontalo.com
Direktur Pemberitaan Tribun Network Febby Mahendra Putra (kiri), Masintom Pasaribu, Yunarto Wijaya, dan kader Gerindra saat diskusi di Jakarta, Senin (26/9/2022). (insert) Prabowo Subianto dan Jokowi. Wacana duet Prabowo Subianto dan Joko Widodo maju Pilpres 2024 ditolak mayoritas responden. 

TRIBUNGORONTALO.COM, Jakarta - Wacana duet Prabowo Subianto dan Joko Widodo maju Pilpres 2024 ditolak mayoritas responden.

Sebuah jajak pendapat menemukan umumnya (57 persen) publik menolak duet Prabowo Subianto-Jokowi disandingkan pada pesta demokrasi 2024.

Hanya 31 persen publik yang menerima atau setuju jika Prabowo Subianto-Jokowi maju sebagai calon presiden dan calon wakil presiden.

Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia Yunarto Wijaya menyebut Partai Gerindra merasa dirugikan akibat wacana duet Prabowo Subianto dan Jokowi di pilpres 2024.

Awalnya, Yunarto mengatakan secara empiris rupanya Gerindra cenderung menolak wacana Prabowo-Jokowi.

Hal itu, kata dia, terlihat dari beberapa pernyataan kata Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad yang cenderung menolak.

Baca juga: Peluang Koalisi PDIP, Gerindra, PKB Usung Puan Maharani-Prabowo: Ini Survei Litbang Kompas

"Kalau kita baca secara empiris juga kalau kita coba tafsirkan dari pernyataan misalnya Dasco ya Ketua Harian dari Gerindra cenderung juga menolak," kata Yunarto saat wawancara khusus dengan Direktur Pemberitaan Tribun Network Febby Mahendra Putra di Kantor Tribun, Jakarta, Senin (26/9/2022).

Selain itu, Yunarto menuturkan munculnya beberapa spanduk Prabowo-Jokowi di beberapa daerah dianggap Gerindra sebagai bentuk black campaign.

"Artinya mereka merasa dirugikan bukan diuntungkan situasi ini. Itu tafsiran saya dan spekulasi saya mengenai secara empiris ya," ujarnya.

Tak hanya itu, ia mengungkapkan berdasarkan hasil survei lembaganya, Charta Politika memperlihatkan mayoritas responden menolak wacana itu.

"Ternyata 57 persen menolak, 31 persen setuju sisanya belum menentukan pilihan," ucap Yunarto.

Karena itu, Yunarto menganggap narasi mencegah polarisasi di balik wacana Prabowo-Jokowi tak bisa diterima.

"Artinya kan kalau dibaca dari sini kalau tidak ada perubahan berarti kalau maju pun dua sosok ini walaupun disebut dua sosok kebangsaan bisa mencegah polarisasi tapi ternyata tidak diterima," ungkapnya.

Yunarto lantas menanyakan alasan Sekretariat Bersama (Sekber) Prabowo-Jokowi yang menggabungkan wacana tersebut.

Halaman
123
Sumber: Tribunnews.com
  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved