CCTV Bukan Rusak Tapi Dicopot, IPW: Ferdy Sambo Bisa Dimintai Pertanggungjawaban Kasus Brigadir J

"Jangan dikonfrontir kok penyidik sudah. Penyidik punya cara sendiri, Komnas HAM punya cara sendiri dengan ranahnya yang berbeda, mereka penyidikan dalam rangka menentukan tersangka atau tidak," ujarnya.

Sementara Komnas HAM, kata dia, memastikan ada tidaknya pelanggaran HAM dalam proses penanganan.

"Komnas HAM kan tidak menentukan apakah ada pelanggaran hak asasi atau tidak, metodenya, tujuannya berbeda dalam arti ranahnya berbeda," ungkapnya.

CCTV Bukan Rusak Tapi Dicopot

Tim Khusus Kapolri gerak cepat mengungkap kasus baku tembak yang tewaskan Brigadir J di rumah Ferdy Sambo.

Setelah menetapkan status tersangka pada Bharada E dalam baku tembak di rumah dinas Ferdy Sambo hingga Brigadir J tewas.

Tim Khusus Kapolri juga mengungkap fakta-fakta baru yang mencengangkan, di antaranya soal CCTV.

Ternyata CCTV di rumah dinas Ferdy Sambo yang awalnya disebut rusak nyatanya dicopot.

Pihak yang mencopot CCTV itu kini sudah diketahui dan menjalani pemeriksaan.

Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik menyampaikan, sejak awal pihaknya mempersoalkan mengapa ada keterangan yang berbeda terkait rusaknya CCTV di sekitar rumah dinas Ferdy Sambo.

"Fokus dulu di CCTV yang sejak awal kami persoalkan itu, kok bisa dikatakan rusak dengan keterangan yang berbeda satu dengan lainnya."

"Yang satu bilang disambar petir, ADC bilang sudah rusak sejak lama," ujarnya saat dihubungi Tribunnews.com, Kamis.

"Nah sekarang sudah ada indikasi kuat unsur kesengajaan. Bisa disebut sebagai dugaan obstruction of justice, upaya melawan hukum yang mengganggu proses penegakan hukum," terangnya.

Ia menyampaikan, Komnas HAM ingin tahu isi CCTV tersebut untuk memastikan apakah benar ada tembak-menembak antara Bharada E dengan Brigadir J.

Komnas HAM akan menanyakan terkait CCTV tersebut dalam permintaan keterangan kepada kepolisian pada Jumat (5/8/2022).