Pj Bupati Hendriwan Perjuangkan Nasib Honorer Pemkab Boalemo, Kemenpan-RB Tekankan Empat Poin Ini

Penjabat Bupati Boalemo Dr Hendriwan melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) RI

Penulis: redaksi | Editor: Fajri A. Kidjab
Diskominfo Boalemo
Pj Bupati Boalemo Dr Hendriwan didampingi Plt Kepala BKD-Diklat Rahmat Biya menemui Karo Humas Kemenpan-RB dalam rangka konsultasi, Jumat pagi. (Foto Kominfo Boalemo) 

(Laporan Ronald Rampi, Wartawan TribunGorontalo.com dari Kabupaten Boalemo)

TRIBUNGORONTALO.COM, Tilamuta - Penjabat Bupati Boalemo Dr Hendriwan melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) RI di Jakarta, Jumat (17/6/2022) pagi.

Kunjungan Pj Bupati Hendriwan dilakukan dalam rangka konsultasi terkait dengan Surat Edaran (SE) nomor B/185/M.SM.02.03/2022, ditandatangani Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo tertanggal 31 Mei 2022. Dalam surat edaran itu, disampaikan terkait kebijakan penghapusan tenaga honorer atau yang disebut Non ASN. Penghapusan tenaga honorer disebut akan dilakukan pada 28 November 2023 mendatang.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan (BKD-Diklat) Kabupaten Boalemo, Rahmat Biya saat diwawancarai TribunGorontalo.com, melalui sambungan telepon seluler, Jumat (17/6/2022) malam, mengungkapkan, konsultasi tersebut merupakan bagian daripada upaya Pj Bupati Hendriwan, untuk memperhatikan nasib tenaga honorer (Non ASN), yang saat ini bekerja dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo.

Rahmat menjelaskan, dari hasil konsultasi tersebut, ada beberapa point yang menjadi arahan dan petunjuk yang disampaikan oleh Kemenpan-RB melalui Kepala Biro (Karo) Humas Kemenpan-RB.

Pertama, Pemkab Boalemo diminta untuk melakukan pemetaan kebutuhan kualifikasi dan kompetensi tenaga honorer, untuk diusulkan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Adapun tahapan rekrutmen CPNS dan PPPK ini mengacu pada ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Kedua, adanya hasil analisa pemetaan kompetensi dan kebutuhan tersebut, maka Pemkab Boalemo dapat mempertimbangkan tenaga honorer tidak terakomodir pada rekrutmen CPNS maupun PPPK, untuk dialihfungsikan melalui sektor Outsourching berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

"Untuk outsourching ini, meliputi tenaga cleaning service (CS), sopir (driver) dan security," ungkap Rahmat.

Hal ketiga disampaikan oleh Kemenpan-RB, sambung Rahmat, Pemkab Boalemo diminta untuk tidak lagi membuka pengrekrutan pegawai Non ASN yang baru.

Keempat, berdasarkan arahan dan petunjuk Kemenpan-RB, tenaga honorer atau pegawai Non ASN yang selama ini sudah bekerja, diharapkan melaksanakan tugas seperti biasa. Dan diminta juga, agar seluruh pimpinan OPD untuk tetap menganggarkan belanja jasa bagi para pegawai Non ASN yang masih ada.

"Prinsipnya, saat ini bapak Penjabat sementara terus berupaya untuk bisa memperhatikan nasib para tenaga honorer Pemkab Boalemo," pungkas Rahmat. (*)

  • Ikuti kami di
    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved